Sampaikan 10 Tuntutan, Seribuan Warga Korban Gempa Demo Pemda KLU

DATANGI - Warga KLU mendatangi Kantor Bupati KLU. Mereka memprotes lambannya penanganan terhadap warga yang menjadi korban gempa. (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Warga korban bencana gempa mulai gerah dengan kondisi penanganan yang dilakukan pemerintah, baik pusat dan daerah. Lebih dari seribu warga dari 5 kecamatan (Bayan, Kayangan, Gangga, Tanjung dan Pemenang), Rabu,  26 September 2018 melakukan aksi demo menuntut Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Aksi demo berpusat di Lapangan Tioq Tata Tunaq – depan Kantor Bupati KLU dijaga ketat oleh aparat. Dari koalisi masyarakat, berbagai LSM terlibat mendampingi warga seperti Yayasan Endri’s Foundation, Lombok Utara Corruption Watch, GR10.000, Barisan Nasional Pemuda Desa (Barnas PD), Forum Komunikasi Mahasiswa Lombok Utara (FKMLU), Aliansi Masyarakat Anti Korupsi hingga organisasi tani dan nelayan.

Setidaknya ada 10 tuntutan warga yang disampaikan dalam orasi. Di antaranya, penolakan warga terhadap model rumah instan sederhana sehat (RISHA), menolak pengelolaan anggaran dana bantuan rumah melalui Pokmas, menagih janji dana bantuan jaminan hidup (jadup), menuntut laporan pertanggungjawaban BPBD atas jumlah bantuan uang dan realisasinya. Paling penting, warga menuntut instansi-instansi Kementerian agar menjadikan Inpres Nomor  5 tahun 2018 sebagai acuan utama penyaluran bantuan.  Logika warga, Juknis BNPB atas bantuan rumah korban gempa dan juknis jadup di Kemensos berbeda dengan penyampaian Presiden kepada warga.

“Kami Minta Inpres sebagai payung hukum karena ini perintah negara. Kami juga minta aparat mengaudit barang yang masuk, barang keluar ke masyarakat, dan mengaudit bangunan milik Pemda yang rusak. Saya pribadi pesimis belum apa2 sudah dirusak,” tegas Kordum aksi, Adam Tarpiin.

Sementara penolakan rumah model RISHA dipertegas oleh Asmuni Bimbo. Ketua GR 10.000 sekaligus Korlap Aksi menyatakan, model RISHA lebih rentan gempa daripada rumah panggung yang diinginkan warga.

“Kami melihat masyarakat kembali disuguhkan bangunan tembok. Di manakah ini teruji? Katanya dibangun di Aceh, bapak-bapak tahu jika itu dibangun setelah bencana tsunami,” cetusnya.

Memasuki musim hujan, warga semakin khawatir. Apalagi Pemda KLU nyaris tak memiliki gambaran mengenai hunian sementara. “Musim hujan yang katanya dibangun sebanyak 10 ribu. Tunjukkan kepada kami di mana titik huntara itu berada,” cetus Hendri Susanto, Pendiri Yayasan Endri’s Foundation.

Huntara yang banyak dihuni masyarakat saat ini murni dari sumbangan donatur. Tak satupun huntara mampu dibangun oleh Pemda.

Dinamika penanganan gempa yang berjalan di Pemda KLU tidak luput dari sasaran massa. Lambannya penanganan pascatanggap darurat dinilai warga sebagai bentuk ketidakmampuan Pemda menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat. “Ini adalah simbol kepemimpinan yang gagal,” cetus Alfan.

Aksi massa secara umum berjalan tertib, hingga beranjak siang hari, warga menuntut Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar menemui mereka. Bupati diketahui berada di kontainer saat massa menggelar orasi. Mediasi agar Bupati menemui warga pun dilakukan. Sekitar 6 orang perwakilan masing-masing kecamatan dan koordinator umum masuk menjemput paksa bupati.

Di hadapan warga, Najmul Akhyar, SH. MH., menjawab satu per satu tuntutan masyarakat. Baginya tidak ada masalah menandatangani surat pernyataan untuk menolak RISHA, menolak pengelolaan dana melalui Pokmas maupun bersurat ke APH untuk mengaudit bantuan dan bangunan yang rusak akibat gempa.

“Pengelolaan dana melalui Pokmas tujuannya untuk menyederhanakan administrasi, menyederhanakan pertanggungjawaban, ataupun konversi rekening bantuan. Kalau warga tetap menolak (juknis), saya minta solusi apa selain Pokmas. Boleh, saya ikut tanda tangani dan kirimkan ke pusat,” tegasnya.

Rumah RISHA, kata dia, bukan saru-satunya solusi. Masyarakat bisa membangun rumah papan dengan konstruksi yang direkomendasikan ataupun rumah konvensional asalkan tahan gempa.

“Terkait transparansi, diminta menulis sumbangan yang masuk dan keluar saya siap. Saya diberi waktu 2×24 jam, tetapi saya siapkan dalam 1×24 jam, besok saya buatkan surat keterangan, boleh dilihat,” tegasnya.

Bupati menambahkan, dana-dana yang diperbantukan kepada KLU dari berbagai sumber masuk ke rekening BPBD. Sumber dana antara lain dari APBD Provinsi, dana siap pakai dari BNPB dan donatur. Ia pun tak keberatan untuk mengaudit dana tersebut.

“Bahkan sejak awal saya minta pendampingan dari kepolisian, Kejaksaan dan BPKP. Kita sudah lelah dengan bencana ini, tentu kita tidak mau ada bencana kedua,” tandasnya. (ari)