PAW Enam Anggota DPRD KLU Tunggu SK Gubernur

Tanjung (Suara NTB) – PERGANTIAN Antarwaktu (PAW) terhadap 6 anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga kini masih menunggu respons dari Pemprov NTB. Diperkirakan PAW paling lambat akan digelar pada Oktober mendatang.

Sekretaris DPRD KLU, Drs. H. Akhmad Sujanadi, Kamis,  20 September 2018 mengatakan proses pemberkasan PAW sudah selesai di tingkat daerah. Usai mendapat surat usulan PAW anggota DPRD dari masing-masing partai, Sekretariat DPRD langsung menindaklanjuti ke KPUD Lombok Utara.

“Surat ke KPU sudah ada jawaban, maka berkas PAW langsung kita kirimkan ke Bupati. Sekarang berkas PAW sudah ada di meja gubernur,” ujar Sujanadi.

Berkas PAW sambung dia diajukan ke gubernur 2 minggu lalu. Hingga kini berkas tersebut sedang diproses Biro Pemerintahan Setda NTB untuk ditandatangani Gubernur NTB, Dr. Zulkiefliemansyah.

“Perkiraan kita pelantikan PAW anggota DPRD bulan Oktober. Ada 6 anggota dewan yang nantinya akan dilantik,” imbuhnya.

Terhadap hak-hak anggota DPRD yang mengundurkan diri, dijelaskan akan diperoleh sampai Daftar Calon Tetap (DCT) terbit. Setelah DCT, maka ke enam anggota DPRD yang mencalonkan diri dari partai lain tidak akan menerima hak-hak di legislatif. “Sesuai Surat Edaran Mendagri, mereka tidak terima hak sampai DCT walaupun belum di-PAW,” kata mantan Kabag Humas KLU ini.

Adapun ke enam anggota DPRD yang akan di-PAW antara lain, Hj. Galuh Nurdiyah, Dra. Ni Wayan Sri Pradianti, Putrawadi, (ketiganya Fraksi Demokrat pindah ke PKB), Zarkasi (Fraksi PKN/Partai PKPI pindah ke Hanura), M. Nasahar (Fraksi PKN/Partai PBB pindah ke PAN) dan Arif Usman (Fraksi Hanura pindah ke PAN).

Dengan pindah partainya unsur pimpinan DPRD Lombok Utara, maka DPRD KLU nanti akan mengagendakan 2 paripurna. Paripurna pelantikan anggota DPRD dan paripurna pemilihan pimpinan DPRD.

Selain persoalan PAW, Sekretariat DPRD memiliki pekerjaan rumah untuk menyediakan ruang kerja bagi unsur pimpinan DPRD. Sampai saat ini, Pimpinan Dewan belum memiliki ruang kerja. “Ruang kerja pimpinan dalam kondisi seadanya. Nanti kita minta tambahan tenda. Setelah dirobohkannya bangunan depan, kita dirikan tenda untuk pimpinan dewan dan pimpinan komisi,” tandasnya. (ari)