Nelayan di Woja Tagih Bantuan Mesin Perahu

Dompu (Suara NTB) – Puluhan nelayan dipangkalan Ama Habe Kecamatan Woja luput dari perhatian pemerintah. Pasalnya, sudah puluhan tahun melaut mereka tak pernah mendapat bantuan apa-apa. Sudah ditinjau dan dijanjikan mesin perahu oleh DKP setempat setahun terakhir, nyatanya tak ada realisasi sampai hari ini. Mereka lantas menagih janji tersebut.

Ketua Kelompok Nelayan, Masrin mengungkapkan, setahun terakhir pihaknya sudah ditinjau dan didata oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat. Bersama puluhan anggotanya ia dijanjikan untuk mendapat mesin perahu yang baru, pun dengan modifikasi yang tarikan gasnya serupa kendaraan bermotor.

“Tapi ternyata setelah didata untuk menerima bantuan mesin sampai sekarang ndak balik-balik lagi,” kata dia kepada Suara NTB, Sabtu, 15 September 2018.

Mesin bantuan itu, menurut pihak DKP, kata Masrin, jauh lebih irit bahan bakar dibanding mesin yang dipakainya saat ini. Selain akan mengurangi biaya operasional juga cara kerjanya sangat mudah. Atas iming-iming itu, terbentuklah dua kelompok nelayan di pangkalan Ama Habe sebagai calon penerima bantuan. “Sekarang jangankan mesin petugasnya ndak pernah ke sini, mungkin barang sudah diambil oleh mereka kita cuma didata saja,” duganya.

Disamping mesin pun kabarnya akan ada bantuan jaring tangkap ikan yang ikut digelontorkan DKP, namun realisasi sampai hari tak ada satupun mesin atau jaring bantuan dari pemerintah. Untuk perlengkapan melaut nelayan hanya mengeluarkan modal pribadi.

Mengingat kelompoknya sudah terdata sebagai calon penerima bantuan sebagaimana yang diberikan pada puluhan nelayan di Jala Kecamatan Huu ia kini menuntut janji-janji tersebut. Kalaupun tidak ada, lanjut Masrin, harusnya DKP menerjunkan tim untuk menginformasikan ke nelayan sehingga mereka tidak terus menerus berharap datangnya bantuan tersebut.

“Mulai jaring, mesin kayu untuk membuat perahu ini semua pribadi nelayan. Kalau di jala dapat bantuan mereka disini saja yang tidak pernah dapat dari dulu. Makanya kita mau minta kejelasannya,” ungkap dia.

Sementara itu Kadis DKP, Wahidin yang berusaha dikonfirmasi Suara NTB terkait persoalan ini via telepon, Minggu, 16 September 2018 tak dapat dihubungi. (jun)