Sejumlah ASN KLU Mantan Napi Kasus Korupsi Terancam Dipecat

Sekda KLU, H. Suardi (Suara NTB/ist)

Tanjung (Suara NTB) – Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang pernah menjalani hukuman akibat kasus korupsi terancam dipecat. Hal itu setelah para Sekda se Indonesia dikumpulkan di Jakarta guna menindaklanjuti Surat Edaran (SE) No. 180/6867/SJ tanggal 10 September, pekan lalu.

SE tersebut sekaligus menggantikan SE lama No. 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012. Di mana SE terbaru tersebut bertujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien di era pemerintahan Jokowi – JK. SE itu sekaligus mempertegas UU Nomor 25 tahun 2014 tentang ASN khususnya pasal 87 ayat 4 huruf b. Pasal ini berbunyi, PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.”

Perihal ancaman pemberhentian ASN itu, selanjutnya diatur dalam PP No. 11 tahun 2017 pasal 252 yang berbunyi “Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada pasal 250 huruf b dan d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.”

Dikonfirmasi perihal pemanggilan Sekda se Indonesia oleh Mendagri, Sekda Lombok Utara, Drs. H. Suardi, MH., kepada koran ini Sabtu (15/9) malam di kediamannya, membenarkan. Para Sekda disosialisasikan perihal Surat Keputusan Bersama 3 lembaga/Kementerian antara lain Kemendagri, KemenPAN RB dan BKN. “SKB itu minta supaya Desember nanti sudah tuntas. Tentu kembali ke BKN dan institusi terkait (perihal pemecatan, red),” kata Sekda.

Ia menjelaskan, tugas sekretaris daerah di provinsi dan kabupaten/kota adalah mendata ASN yang pernah terlibat kasus korupsi dibuktikan dengan putusan pengadilan. Para sekda juga diminta berkoordinasi dengan BPKP dan BPK untuk mengaudit (kerugian negara).

Sebagaimana informasi yang berkembang di media, jumlah ASN tersangkut kasus korupsi khususnya di Provinsi NTB sebanyak 72 orang dengan rincian 7 ASN di Pemprov dan 65 di kabupaten/kota.

Namun demikian menurut sekda, sosialisasi yang diterimanya harus disosialisasikan juga kepada seluruh ASN di KLU. Tujuannya agar ASN lebih berhati-hati dalam melaksanakan amanat rakyat, sehingga terhindar dari sanksi pemecatan.

Sekda menduga, SE lama Mendagri yang membolehkan ASN mantan napi masih tetap sebagai pelayan masyarakat dipengaruhi oleh korupsi berjamaah ASN di Pemda Malang. Besar kemungkinan SE lama dicabut dan dikeluarkan SE baru berikut SKB 3 Menteri yang mengatur pemecatan ASN mantan napi.

“Di Malang itu kan (pelaku korupsi) bukan hanya DPRD, mungkin itu juga berimbas ke daerah-daerah lain,” imbuhnya.

Sekda KLU berharap, pemecatan ASN mantan napi dapat dipertimbangkan kembali. Alasannya, tidak semua ASN di daerah-daerah bersentuhan langsung dengan korupsi anggaran. Tidak sedikit ASN – karena kekeliruan administrasi, terseret jeruji besi. “Kita siap-siap saja (mengeksekusi), tapi kita berharap ada klasifikasi, karena ada yang punya niat, tidak punya niat tapi hanya kesalahan administratif, apa iya,” tandasnya. (ari)