Mataram (Suara NTB) – Meskipun kuota CPNS telah keluar untuk NTB, namun pendaftaran berpotensi molor dari jadwal, 19 September mendatang. Pasalnya, hingga saat ini Pemprov dan Pemda belum menerima petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan rekrutmen CPNS 2018.

‘’(Jadwal pendafaran) itu masih tentatif. Karena juknis belum ada. Bagaimana Men PANRB memberi kita formasi, juklak dan juknis belum ada,’’ kata Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Wahibullah, S.IP ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 13 September 2018 siang.

Akibat belum adanya juklak dan juknis dari pusat, kata Wahibullah, maka Pemda belum membuat rincian formasi, SK tim dan lainnya kaitan dengan pelaksanaan rekrutmen CPNS 2018. Pemda menginginkan juklak dan juknis tersebut segera turun. Agar pelaksanaan rekrutmen CPNS sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

‘’Kita inginnya sesegera mungkin tepat waktu sesuai jadwal. Tapi sampai sekarang ini belum kita dapatkan dari sana,’’ ujarnya.

Wahibullah mengungkapkan, dalam kuota yang diperoleh masing-masing Pemda masih ada kekeliruan. Sehingga perlu dilakukan perbaikan ke Kemen PANRB. Misalnya formasinya Guru Bahasa Inggris. Tetapi jabatannya di Guru Bahasa Indonesia.

“Berisiko kalau kita lakukan pengumuman. Pendaftaran tanggal 19 September juga masih tentatif,’’ ucapnya.

Mantan Sekretaris Dinas Dikpora NTB ini menjelaskan juklak dan juknis dari Kemen PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi acuan dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS di daerah. Untuk itu, Pemprov dan Pemda kabupaten/kota masih menunggu juklak dan juknis tersebut sebelum mengumumkan penerimaan CPNS 2018.

Untuk penerimaan CPNS 2018, Kemen PANRB memberikan jatah atau kuota sebanyak 2.915 formasi kepada Pemprov NTB dan 10 kabupaten/kota di daerah ini.Dengan rincian Pemprov 332 formasi, Lombok Barat 185 formasi, Lombok Tengah 481 formasi, Lombok Timur 225 formasi, Bima 352 formasi, Dompu 173 formasi, Sumbawa 217 formasi, Sumbawa Barat 226 formasi, Lombok Utara 264 formasi, Kota Mataram 262 formasi, Kota Bima 198 formasi dan Dompu 173 formasi.

‘’Mayoritas guru dan tenaga kesehatan. Dari rincian yang diberikan, ada beberapa yang keliru. Kita lakukan perbaikan-perbaikan. Ini bukan di kita saja ada kekeliruan, tapi se-Indonesia. Makanya kemarin Sekda dan Kepala BKD protes,’’ pungkasnya. (nas)