Dinas PUPR KLU Minta Bantuan Pemprov

Tanjung (Suara NTB) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Utara kekurangan tenaga untuk melakukan asesmen (penilaian) terhadap bangunan yang rusak. Hingga hari kemaRin, tercatat sudah ada 9 OPD yang sudah dinilai kerusakannya. Itu pun belum diterbitkan ke dalam berita acara.

“Verifikasi kerusakan kantor dinas sudah dilakukan, tetapi secara adminisrasi belum kita simpulkan,” kata Kadis PUPR KLU, H. M. Zaldy Rahardian, ST., MT., kepada Suara NTB, Rabu, 29 Agustus 2018.

Zaldy menyebut banyak variabel yang harus dinilai mulai dari kerusakan pondasi, dinding hingga atap bangunan. Masing-masing variabel ada item yang harus dinilai.

Menjadi kesulitan, kata dia, asesmen gedung milik pemerintah tidak bisa dilakukan cepat sebagaimana surat yang dilayangkan oleh Dinas PUPR NTB. Sebabnya, Dinas PUPR KLU hanya memiliki 5 tenaga asesmen di Bidang Cipta Karya, terdiri dari 5 orang ASN (termasuk Kabid) dan 1 orang tenaga ahli dengan status kontrak.

“Tadi kita terima surat dari PU Provinsi ke PU Kabupaten agar PU Kabupaten segera menilai kerusakan pada gedung sekolah dari SMA, SMP, Madrasah, dan gedung kesehatan. Kalau kita mau nilai semua objek, tidak bisa selesai cepat dengan ketersediaan SDM yang ada hanya 6 orang,” jelasnya.

Ia mempertegas, apabila Pemprov NTB meminta asesmen dipercepat, maka Pemprov NTB harus menurunkan tim penilai ke KLU. Dengan banyaknya objek yang rusak berbanding terbalik dengan jumlah tenaga, Zaldy belum bisa memastikan kapan asesmen akan selesai dilakukan. Namun demikian pihaknya akan berupaya maksimal agar kantor – kantor pemerintah serta kantor yang menjadi pelayanan publik menjadi prioritas.

“Berkaitan dengan bencana ini, maka ke depan kita harus sudah mulai berpikir untuk mengubah perencanaan pembangunan. Termasuk Kantor Bupati yang sudah kita desain, itu harus dihitung ulang. Karena dengan mempertimbangkan bangunan ramah gempa, maka biayanya akan lebih besar dari perencanaan awal,” tandasnya. (ari)