KSB Butuh Rp300 Miliar Tangani Rumah Rusak Akibat Gempa

Taliwang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mulai menghitung total kerugian akibat gempa bumi. Saat ini, yang sudah terdata yakni rumah rusak saja, dengan biaya yang dibutuhkan sekitar Rp300 miliar. Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah. Karena untuk saat ini, lokasi peribadatan, gedung sekolah dan kesehatan masih belum dirampungkan pendataannya.

“Memang untuk sementara baru rumah saja yang sudah terdata dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp300 Miliar. Sementara untuk bangunan lain yang mengalami kerusakan belum bisa kita pastikan karena pendataan saat ini masih belum dirampungkan. Kita juga memberikan target dalam waktu dekat datanya sudah harus rampung supaya pola penanganannya juga maksimal,” ungkap Asisten II Setda KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si, kepada Media ini, Rabu, 29 Agustus 2018.

Dikatakannya, total rumah rusak yang sudah terdata di KSB mencapai angka 15.361 unit yang tersebar di delapan kecamatan. Dimana untuk rumah yang rusak mencapai angka 2.326 dengan estimasi biaya sekitar Rp116,3 miliar dengan bantuan per unit sekitar Rp50 juta. Sementara rumah rusak sedang 5. 955 dengan biaya Rp148,8 miliar atau sekitar Rp25 juta per unit. Sedangkan untuk rumah rusak ringan mencapai 5.070 unit dengan estimasi anggaran sekitar Rp70 miliar atau sekitar Rp10 juta.

Sementara, untuk fasilitas ibadah, pendidikan, gedung perkantoran, dan fasilitas umum lainnya, sampai dengan saat ini masih belum terverifikasi. Sehingga pihak terkait masih kesulitan merencanakan besaran biaya rekonstruksi yang ada.

“Tim kita masih berada di lapangan agar menghitung semua kerugiannya. Tentu kita sangat berharap, data yang rusak agar segera selesai untuk kita lakukan penangangan lanjutan,” imbuhnya.

Ditambahkannya, tentu dengan melihat data kerusakan yang masih belum bisa terdata sampai dengan saat ini, pihak terkait mengaku anggaran Rp300 miliar belum mengcover secara keseluruhan. Untuk itu, pihaknya meminta pendataan bisa semakin dipercepat dan usulan ke BNPB nanti juga tidak ketinggalan. Jika data yang akan dihadirkan belum valid, maka pembiayaan dari APBN juga berkurang dan konsekuensinya APBD yang akan menanggung sisanya. Hal ini juga akan menjadi masalah baru di kemudian hari, karena dana yang ada di daerah juga sifatnya sangat terbatas.

“Kebutuhan anggaran yang kita usulkan ke BNPB tentu belum maksimal. Karena masih ada sektor lainnya yang belum bisa terdata dengan baik. Untuk itu kita minta agar leading sector terkait, mempercepat proses pendataannya,” tandasnya. (ils)