Warga Masih Pertimbangkan Pembangunan Rumah Tahan Gempa

Mataram (Suara NTB) – Rencana pemerintah membangun rumah tahan gempa agaknya mendapat tantangan. Sebagian warga di Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais, menolak konsep rumah instan sederhana sehat (RISHA) tersebut, sedang sebagiannya masih mempertimbangkan.

Januar Arifin, salah satu warga menuturkan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Rekompak telah menyosialisasikan pembangunan rumah tahan gempa tersebut. Dari ratusan warga yang hadir, hanya tujuh kepala keluarga yang setuju.

“Kebanyakan menolak. Cuma tujuh atau sembilan yang mau,” kata Arifin ditemui di sela – sela membersihkan puing – puing bangunan miliknya, Rabu, 29 Agustus 2018.

Alasan warga menolak kata dia, rumah dibangun tidak sesuai yang diharapkan. Pemerintah hanya membangunkan tiang, slop, fondasi dan atap. Dinding dan lain sebagai jadi tanggungjawab warga.

Katanya, masyarakat meminta dana Rp50 juta untuk korban gempa yang rumahnya rusak berat dikelola oleh masyarakat. Bahan material dibeli sendiri sesuai kebutuhan.

“Pengalaman kasus rumah kumuh. Batako yang dibeli harganya Rp1.800, terima di tempat jadi Rp2.400. Belum lagi rupanya begitu,” keluhnya.

Baca juga:  Wapres : Rehab-Rekon di NTB Harus Tertangani Tuntas

Hal senada disampaikan Rumiati. Untuk membangun rumah tahan gempa biayanya Rp23 juta. Itu hanya fondasi, tiang, slop dan atapnya. Untuk menjadikan secara utuh masyarakat harus mencari uang.

“Kalau begitu kita jadi mikir,” ujarnya.

Sebaiknya saran dia, pemerintah menyerahkan ke masyarakat untuk menentukan rumah yang akan dibangun. Bukan pemerintah menentukan konsep rumah, karena tak sebanding dengan rumah miliknya.

Dwi Pramono dari Rekompak memaklumi penolakan warga. Umumnya, masyarakat belum mengetahui karena konsep RISHA barang baru. Meskipun demikian, Rekompak tidak bisa memaksa keinginan masyarakat. Ia akan mengerjakan sejumlah warga yang setuju saja.

“Saat sosialisasi banyak yang hadir. Rata – rata mereka wait and see dulu. Mau lihat yang jadi dulu. Biasanya, kalau sudah jadi mereka mau,” terangnya.

Tujuan pemerintah membangunan RISHA agar masyarakat segera meninggalkan lokasi pengungsian. Kalau membangun rumah konvensional membutuhkan waktu maksimal tiga bulan. Kalau terlalu lama kata dia, jelas terganggu dari segi kesehatan, ekonomi dan lainnya.

Baca juga:  Aktivitas Kegempaan Mengecil, Warga NTB Diimbau Tetap Waspada

Konsep membangunan RISHA sebenarnya cepat. Kebutuhan tukang tidak terlalu banyak. Berbeda halnya rumah dibangun secara konvensional butuh tenaga banyak.

“Bayangkan kalau tiga ribu rumah diperlukan. Butuh tukang 30 ribuan dan kita harus menunggu lama,” ujarnya.

Rekompak sebagai mitra pemerintah akan mendampingi baik dari segi administrasi, pelaporan dan penghitungan rencana anggaran belanja. Diingatkan Dwi, penggunaan anggaran perbaikan rumah diawasi oleh BPK, BPKP, Inspektorat dan KPK.

“Jangan sampai masyarakat telah menempati rumah malah disibukkan dengan urusan hukum,” imbuhya.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi menyampaikan, masyarakat perlu menghilangkan pemikiran bahwa rumah tahan gempa itu terbuat dari bedek, kayu dan lain sebagainya. Dan, tidak sesuai harapan masyarakat.

Kata Didik, RISHA itu memenuhi spesifikasi. “Saya sudah berkunjung ke Jepang dan New Zealand. Rumah tahan gempa malah yang bertingkat,” ucapnya.

Jika dikaitkan dengan nilai bantuan Rp50 juta tidak akan sesuai dari keinginan masyarakat. Pemerintah memikirkan bagaimana warga tidak terlalu lama di pengungsian. (cem)