Kualitas Bangunan Milik Pemkot Mataram Diperiksa

Mataram (Suara NTB) – Kerusakan bangunan milik Pemerintah Kota Mataram diperiksa. Pemeriksaan dilakukan apakah kerusakan akibat bencana alam ataukah karena kualitas rendah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengakui, pemeriksaan kualitas bangunan dilakukan oleh Polda NTB. Pihaknya telah diklarifikasi oleh penyidik Polda terkait kerusakan bangunan milik pemerintah. Apakah murni akibat gempa atau kualitas bangunan.

Namun demikian kata Mahmuddin, tidak bisa dipastikan kerusakan itu karena kualitas. Sebab, harus ada pengujian laboratorium dan penilaian tim ahli.

“Kami juga ditanya oleh Polda. Kita sebatas melihat dari kondisi apakah layak struktur bangunannya,” kata Mahmuddin ditemui Rabu, 29 Agustus 2018.

Bangunan milik pemerintah rusak yakni gedung Instalasi Gawat Darurat dan Graha Mentaram. Diketahui, gedung IGD baru rampung akhir Desember 2017 dengan nilai pekerjaan Rp18 miliar. Sedang gedung Graha Mentaram dengan nilai Rp20 miliar.

Baca juga:  Diduga Gelapkan Dana Gempa, Bendahara Pokmas Ditangkap

Gedung lima lantai tersebut rusak, dan tim ahli dari UGM kata Mahmuddin, telah mengecek gedung RSUD.

Mahmuddin menambahkan, materi berkaitan dengan kualitas perlu diteliti kembali. “Ini perlu keahlian khusus apakah

benar karena getaran gempa atau kualitas,” terangnya.

Dari hasil assessment gedung RSUD maupun fasilitas publik milik pemerintah 30 persen mengalami kerusakan.  Artinya, bangunan itu rusak ringan dan bisa digunakan.

Kapan tim ahli diminta mengecek kualitas bangunan? Mahmuddin mengatakan, kewenangan itu berada di Polda NTB. Pihaknya hanya bisa mempercepat perbaikan, agar gedung tersebut bisa dipergunakan.

Baca juga:  Kasus Pokmas Lingsar Ganggu Pembangunan RTG

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi menyampaikan, penilaian dari masing – masing lembaga diserahkan ke institusi tersebut. Dewan tidak masuk pada ranah mengecek kualitas bangunan. Jika itu berkaitan dengan kualitas dan bersumber dari ahli, maka akan dihormati hasil tersebut.

Namun, bila faktor lain ternyata terintegrasi dengan resiko bencana, perlu mengubah strategi kebijakan. “Kalau Dewan tidak masuk ranah itu. Biarkan secara kelembagaan yang menilai itu,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini menilai, sudah saatnya pemerintah memikirkan perencanaan komprehensif untuk merancang sistem struktur bangunan tahan gempa.

Ia melihat, kerusakan akibat gempa rata – rata gedung bertingkat seperti rumah sakit, sekolah dan kantor pemerintahan. “Yang rusak itu bagian atasnya,” ucapnya. (cem)