Gedung Pemerintah Tak Tahan Gempa, Polisi Siap Usut Indikasi Penyimpangan

Tanjung (Suara NTB) – Tim ahli konstruksi sedang menaksir kerusakan gedung-gedung pemerintahan akibat rangkaian gempa Lombok. Aparat penegak hukum pun siap turun melakukan penyelidikan hasil penaksiran, jika ditemukan adanya indikasi ketidaksesuaian spesifikasi bangunan. Indikasi penyimpangan perlu ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan.

Kapolda NTB, Irjen Pol Achmat Juri, Rabu, 29 Agustus 2018 menjelaskan, pihaknya siap mengusut proyek gedung yang pengerjaannya terhitung asal-asalan.

‘’Konstruksi itu kan ada auditnya, dilakukan tim ahli PUPR dan universitas (Perguruan Tinggi). Tergantung nanti rekomendasinya bagaimana,” ujarnya saat berbincang dengan Suara NTB di sela kegiatannya meninjau lokasi pengungsian di Pemenang, Lombok Utara.

Baca juga:  Penyimpangan Dana Gempa, BPBD Sarankan Lapor Polisi dan “NTB Care”

Polda NTB katanya,  nantinya akan berkoordinasi mengenai hasil penaksiran kerusakan gedung tersebut. Dokumen hasil penaksiran diteliti kembali oleh penyidik Tipikor.

‘’Kalau ada indikasi korupsi dari teknis bangunan, (penanganan) ke kita. Kalau cacat konstruksi hanya masalah administrasi nanti diselesaikan di sana,’’ jelasnya.

Dalam pengawasan bangunan tersebut, sambung dia, setiap pihak yang berkepentingan kini sudah bekerja. Pihaknya tidak bisa asal turun menyelidiki tanpa dasar temuan awal yang cukup. ‘’Tergantung nanti dari sana yang punya keahlian itu dan punya legalitas. Kita juga koordiansi dengan BPKP dan BPK,’’ terangnya.

Baca juga:  15.069 Korban Gempa di Kota Mataram dan KSB Segera Terima Jadup

Terpisah, jaksa menerapkan pola pengawasan dan pendampingan tapi secara khusus dalam proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa.

Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan mengatakan pihaknya memedomani Instruksi Presiden 5/2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi NTB. Khususnya seperti tercantum dalam poin 22.

‘’Jaksa mengawal, mengamankan, dan mendampingi. Mendampingi pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tapi tidak turun penyelidikan,’’ ujarnya. (why)