NTB Datangkan Ahli dari Australia Periksa Kerusakan Gedung Pemerintahan

Advertisement

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mendapatkan bantuan enam ahli dari Australia untuk memeriksa atau menilai kelayakan gedung pemerintahan yang rusak akibat gempa beruntun beberapa waktu lalu. Sejumlah gedung pemerintahan pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) rusak parah dan sangat berbahaya jika ditempati.

‘’Sekarang kita dapat bantuan technical assistent  dari Australia. Informasinya, seharusnya Jumat kemarin mereka sudah datang. Tapi terganjal masalah visa, belum bisa datang. Informasinya Senin, 27 Agustus 2018) akan datang,” kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP ketika dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu, 25 Agustus 2018.

Ardhi mengatakan, mereka merupakan para ahli yang berkompeten dalam menilai kerusakan gedung. Mereka akan membantu Pemda untuk menilai tingkat kerusakan gedung-gedung pemerintahan yang ada di NTB akibat gempa beberapa waktu lalu.

Ardhi menyebutkan, pihaknya juga mengerahkan 50 insinyur untuk mendampingi para ahli dari Australia tersebut. Disebutkan ada sekitar 60 permintaan assesmen kerusakan gedung pascagempa yang mengguncang NTB sejak 29 Juli lalu. Selain permintaan dari instansi pemerintah, juga dari perhotelan.

‘’Terkait dengan hotel, kami masih belum berani, karena itu private sector. Kita akan fokus gedung pemerintah dulu, sarana rumah sakit dan lainnya,’’ kata Ardhi.

Pascagempa 6,4 SR dan 7 SR beberapa waktu lalu, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan atau assesmen terhdap kelayakan kondisi gedung pemerintahan lingkup Pemprov NTB. Ada beberapa gedung pemerintahan yang mengalami rusak parah dan direkomendasikan tak ditempati.

Ada juga gedung pemerintahan yang masih dapat ditempati. Namun, akibat gempa yang kembali mengguncang Pulau Lombok menyebabkan gedung yang semula kerusakannya ringan menjadi semakin rusak dan berbahaya jika ditempati.

Ia menyebutkan, beberapa gedung pemerintahan yang direkomendasikan tak ditempati seperti beberapa bagunan di Dinas Kominfotik, RSJ Mutiara Sukma, gedung di Dinas Kelautan dan Perikanan, Gedung Badan Kepagawaian Daerah (BKD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, gedung BPSDM lantai III dan beberapa gedung di Kantor Gubernur.

‘’Kita sudah memverifikasi. Dengan adanya gempa-gempa kemarin sudah tak valid lagi hasil verifikasinya. Kita assesmen ulang,’’ imbuhnya.

Mengenai perbaikan kembali gedung-gedung pemerintahan tersebut, Ardhi mengatakan masih sedang dibahas. Namun, rehabilitasi dan rekonstruksi gedung-gedung pemerintahan yang rusak akibat gempa harus tuntas selama setahun.

Dalam waktu dekat, gedung pemerintahan yang dapat direhabilitasi melalui APBD Perubahan adalah yang mengalami rusak sedang dan ringan. Ia memperkirakan kebutuhan anggarannya sekitar Rp10 miliar.

‘’Paling ndak kalau kita lihat dapat Rp10 miliar. Lumayan untuk rehab rusak sedang dan ringan. Di Dikbud, kelihatan agak berat tapi sedang. Hanya memperbaiki atap dan plafon. Itu bisa selesai Desember. Inspektorat harus dibongkar semua lantai bawahnya,’’ katanya.

Bagi OPD yang gedungnya tak layak ditempati maka perlu mencari kantor-kantor kosong atau mengoptimalkan ruangan yang ada. OPD diminta tak menggunakan gedung yang tak layak ditempati karena cukup berbahaya. (nas)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.