Pemkot Tak Mampu Biayai Perbaikan Kerusakan

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Dalam Negeri telah menyurati kabupaten/kota, agar pembiayaan penanganan bencana dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Namun, kerusakan cukup banyak tak mampu dibiayai melalui anggaran Pemkot Mataram.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito dikonfirmasi Jumat, 24 Agustus 2018. Surat edaran Kemendagri kata Sekda, belum diterima. Walaupun demikian, kebijakan itu seiring dengan pengalokasian anggaran di APBD Perubahan tahun 2018 Kota Mataram.

Kebijakan penanganan kedaruratan dialokasikan Rp15 miliar. Sekda mengatakan, dengan anggaran tersebut tidak bisa merehabilitasi dan rekonstruksi bangunan yang rusak akibat gempa.

Butuh sharing anggaran dari pemerintah pusat, pemprov dan pemerintah kota. “Kalau diharapkan dari kota, tidak mampu,” ujarnya.

Dia mencatat kerusakan fasilitas publik seperti kantor, sekolah dan rumah ibadah membutuhkan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk perbaikan. Belum lagi, ribuan rumah rusak berat, sedang dan ringan membutuhkan biaya cukup besar.

Oleh karenanya, diharapkan pembangunan berjalan juga ada uluran tangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. “Sangat diharapkan bantuan pusat dan provinsi. Ndak bisa kita andalkan APBD,” ujarnya.

Dengan anggaran dialokasikan di APBD minimal kata dia, masyarakat mendapatkan bantuan stimulan. Pemerintah pusat telah menjanjikan bantuan Rp50 juta untuk rumah rusak berat, Rp25 juta rusak sedang dan Rp10 juta rusak ringan. (cem)