Dipaksa Eksekusi Pokir, Kepala Dinas Sosial Lobar Siap Mundur

Giri Menang (suara NTB) – Kepala Dinas Sosial Lombok Barat (Lobar), Hj Made Ambaryati menegaskan pihaknya tidak berani mengeksekusi anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD senilai Rp3,5 miliar. Ia mengaku siap mundur dari jabatan kepala OPD jika tetap dipaksakan mengeksekusi anggaran tersebut.

Kadis Sosial ini khawatir pihaknya bermasalah hukum jika tetap mengeksekusi anggaran tersebut, lantaran DPRD ingin anggaran tersebut dipecah-pecah. Akibat tak mau dieksekusi Disos, informasinya anggaran Pokir ini pun dialihkan ke OPD lain.

Ambar menegaskan, anggaran Pokir di dinasnya mencapai Rp3,5 miliar yang harus dilelang namun belum direalisasi karena Dewan tidak mau ditender melainkan ingin dipecah-pecah. Anggaran ini pun tidak berani dilaksanakan sehingga realisasi masih nol. Anggaran Pokir ini sendiri rencananya dipakai untuk pengadaan terop, pakan ikan dan werles. “Makanya saya tidak berani kerjakan, karena Dewan tidak mau dilelang tapi maunya dipecah-pecah (pengadaan langsung). Di DPA juga dilelang,”kata Ambaryati.

Ia menegaskan, jika Dewan tidak mau dilelang maka pihaknya tidak berani mengeksekusi, meskipun Dewan tetap ngotot meminta agar anggaran ini di pecah-pecah. Sebab dalam DPA jelasnya anggaran ini harus melalui tender, bukan PL. Anggaran ini masuk APBD murni, namun tidak terlaksana sebab APBD sudah mepet. Akibat pihaknya tak mau mengikuti keinginan Dewan angggaran ini dipecah-pecah, rencananya Pokir ini akan dipindah ke OPD lain. Alasannya kemungkinan karena tidak mau dieksekusi sesuai keinginan Dewan.

Bahkan ia menegaskan jika tetap dipaksakan mengeksekusi anggaran ia lebih baik mundur dari jabatan dari pada harus melanggar hukum. Lebih baik katanya ia menjadi tenaga fungsional menjadi dokter gigi. “Siap saya diberhentikan, ketimbang saya kena masalah hukum. Kan mereka (dewan) kan ndak kena masalah,”katanya.

Karena tak mau dieksekusi oleh Dinas Sosial, anggaran ini rencananya disebar ke sejumlah OPD lain seperti Dinas Pertanian, Dispora, Dinas Dikbud, Dinas PU dan Perindag. Menurutnya jika dipaksakan anggaran ini dilaksanakan dengan dipecah-pecah maka ia pasti terkena dampak hukum. Sebab pengadaan barang ini satu jenis dengan nilai besar, masing-masing untuk pengadaan terop Rp1,7 miliar dan wairles Rp300 juta lebih. Sementara mengacu ketentuan, pengadaan dengan nilai anggaran di atas Rp200 juga lebih harus melalui proses mekanisme tender. (her)