Pembayaran Tagihan PPJU Mencapai Rp19 Miliar Sebulan

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Mataram bekerja ekstra menekan pembayaran pajak penerangan jalan umum (PPJU). Per bulan Pemkot Mataram harus membayar tagihan mencapai Rp19 miliar.

Pembayaran ini menurut Kepala Dinas Perkim Kota Mataram, H.M. Kemal Islam, sudah bisa ditekan. Sebelumnya, PPJU dibayarkan sebelum program meterisasi mencapai Rp22 miliar per bulan.

PJU di Mataram belum secara keseluruhan menggunakan meterisasi. Keterbatasan anggaran menurut dia, sehingga diprioritaskan PJU yang pembayarannya tinggi.

“Contoh di BTN Sweta pembayarannya tidak masuk akal. Sebulan itu kita bayar Rp27 juta. Menurut kita, titik lampu dengan pembayaran itu tidak sesuai,” kata Kemal dikonfirmasi, Jumat, 27 Juli 2018.

Demikian pula, di Perumahan Taman Sejahtera. Di sana, ada dua titik lampu yang pembayarannya masing – masing Rp12 juta per bulan. Padahal, itu kawasan perumahan kecil. Dinas Perkim melakukan evaluasi setiap penagihan pembayaran. Pembayaran di atas Rp10 juta dipelajari.

Baca juga:  Pasokan Listrik Diperkirakan Normal Akhir November

Menurut dia, persoalan sering dihadapi pemasangan PJU secara swadaya oleh masyarakat. Padahal, tidak semua PJU dipasang secara swadaya disetujui karena jaraknya yang dekat. PLN menuding ada pengambilan kontrak daya secara sepihak, sehingga dilakukan penagihan.

“Itu memang disepakati agar lebih terbuka,” tambahnya.

Tahub 2017 lalu, 41 titik yang ditangani melalui meterisasi. Padahal sesungguhnya, 147 titik yang harus diselesaikan. Penambahan titik PJU disebabkannya banyaknya pembukaan akses jalan baru. Terutama jalan lingkungan yang belum ditangani pemerintah kemudian secara swadaya dipasang oleh masyarakat.

Kemal menyebutkan, data kebutuhan PJU di Mataram pada tahun 2014 mencapai 15 ribu titik. Sekarang ini, bertambah menjadi 17.000 titik. “Ini tidak bisa kita pungkiri dengan perkembangan Kota Mataram,” tambahnya.

Baca juga:  Kurangi Pemadaman Listrik, Unit II PLTU Jeranjang Dikebut

Dinas Perkim memiliki target di tahun 2020, PJU di Mataram sudah 100 persen menggunakan meterisasi.  Pun ada menggunakan kontrak daya tidak signifikan. Itu pun pengembangan perumahan yang nantinya aset listrik akan jadi milik pemerintah.

“Kalau di perumahan baru kita terima jadi. Tanggungjawab sepenuhnya di pengembang,” ujarnya.

Kalaupun target 100 persen meterisasi terealisasi, Kemal memastikan PPJU bisa ditekan dan pembayaran bisa mencapai Rp1,5 miliar per bulan. Sementara, PPJU diperoleh Pemkot Mataram Rp 40 miliar di tahun 2017.

“Saya targetkan PPJU bisa capai Rp45 miliar di 2020. Kalau sudah begitu kita butuh sekitar Rp18-20 miliar untuk bayar ke PLN. Ada surplus yang bisa dipakai Rp 25 miliar,” demikian kata dia. (cem)