Audit Lanjutan PLN, BPKP Tunggu Permintaan KPK

Mataram (Suara NTB) – Tahun 2017 lalu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit sejumlah instalasi dan mesin milik PLN Wilayah NTB. Setelah tuntas audit, kesimpulannya sudah diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Auditor menunggu perkembangan tindaklanjut atas temuan sebelumnya.

Audit ini merupakan peninggalan jabatan sebelumnya, terakhir dipantau Kepala BPKP NTB, Dr. Ayi Riyanto, AK.,M.Si, sudah diserahkan ke KPK. Bisa jadi menurutnya, sudah ada koordinasi lintas instansi pusat, antara BPKP RI dengan KPK.

‘’Kita belum ada pemberitahuan apapun. Entah KPK sudah berkoordinasi langsung dengan BPKP pusat, kita belum tahu,’’ jelas Ayi kepada Suara NTB, Senin, 23 Juli 2018 kemarin.

Tapi bukan berarti pihaknya lupa begitu’saja. Posisi saat ini menunggu perkembangan dari KPK dan BPKP RI.  ‘’Kalau ada perintah lanjutan, KPK akan  minta bantuan ke kami,’’ jelasnya.

Ada sejumlah temuan dalam audit selama dua pekan di bulan Desember 2016 lalu. Dalam audit itu, BPKP bersama PLN Wilayah NTB dan ahli, mengecek sembilan kontrak proyek pengerjaan Gardu Induk (GI) dan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

Dari audit itu, ditemukan ada yang belum berfungsi.  Alasannya, tidak operasional sejak setahun terakhir, bahkan ada yang tahun 2013. Sebagian aktif karena telah dialiri lisrik.

Saat ini semua dokumen yang terkait dengan temuan mesin dan instalasi PLN proyek era Presiden  SBY itu, sudah dikantongi KPK. Posisi pihaknya, sesuai SOP setelah kebutuhan data dan dokumen, maka  diserahkan ke KPK yang  mengajukan permintaan audit. Selanjutnya soal kewenangan untuk diproses temuan itu menjadi kewenangan KPK.

Baca juga:  Survei KPK, NTB 10 Besar Daerah Berintegritas

‘’Jadi tugas kami kemarin membantu KPK. Seperti yang diminta KPK, batasan kami sampai disitu. Sekarang sudah jadi kewenangan KPK,’’ jelasnya.

Pada akhirnya BPKP menunggu perkembangan dari pusat. Jika pada saatnya diminta  untuk audit tindaklanjut, maka akan dilakukan pihaknya.  ‘’Tapi sekarang belum ada instruksi apapun juga. Termasuk monitoring apakah instalasi dan mesin itu sudah berfungsi, kita menunggu saja perkembangan,’’ tandasnya.

Temuan Mangkrak

Sesuai penugasan dari Presiden Jokowi kepada KPK dan diteruskan ke BPKP, ada sembilan transmisi dan SUTT yang sebelumnya jadi temuan dan diminta diaudit, diantaranya, Tapak Tower  150 KV Sengkol Lombok Tengah  – Pemokong Lombok Timur, transmisi 150 KV Mantang Lombok Tengah, SUTT 150 KV Ampenan Kota Mataram – Tanjung Lombok Utara.

Selain itu, ada Gardu Induk  (GI) 150 KV Mantang Lombok Tengah, GI 150 KV Tanjung Lombok Utara ,  transmisi SUTT 70 KV Bonto Kota Bima – Kabupaten Dompu, Sumbawa  Besar – Tano – Taliwang Sumbawa Barat berupa SUTT berkekuatan 70 KV. Terakhir, GI di Labuan Badas dan GI Taliwang Sumbawa Barat.

Dari sembilan kontrak itu, ada empat jaringan yang sudah berfungsi. Diantaranya SUTT Bima, SUTT Sengkol, SUTT Paok Motong dan satu diantaranya GI  Mantang. Selebihnya tidak bisa berlanjut dengan alasan tak ada aliran listrik dan anggaran yang tidak dilanjutkan alokasinya sejak 2013.

Baca juga:  KPK Ungkap Alasan Turun ke Empat Daerah di NTB

Selain sembilan kontrak itu,  BPKP juga secara khusus menindaklanjuti instruksi Presiden RI Joko Widodo, terkait 34 unit mesin pembangkit listrik se Indonesia. Dua diantaranya ada di NTB, PLTU Bonto kapasitas 2x 10 MW di Kota Bima dan PLTU Kerta Sari KSB dengan kapasitas 2x 27 MW.

Pengecekan lapangan itu dilakukan bersama BPKP pusat dari tim Akuntan Negara (AN), didampingi pihak PLN Wilayah NTB. Berdasarkan petunjuk BPKP pusat dan PLN pusat. Alasan ke dua lokasi itu, karena masuk dalam kategori mesin pembangkit listrik yang tak berfungsi alias mangkrak.  Dua mesin itu cukup lama tak berfungsi.  Pengecekan komponen sesuai pengadaan, kondisi fisik, sampai dengan kajian kemungkinan mesin bisa dioperasikan untuk kebutuhan pasokan litstrik di Pulau Sumbawa.

PLTU Bonto dekat pantai Kolo ini ditargetkan memenuhi seluruh kebutuhan listrik pelanggan di Bima dan Dompu. Kapasitas teRpasang yakni 20 megawatt (2x7MW) dan 2×7 MW, sehingga total kapasitas teRpasang 34 MW.   Instalasi listrik proyek PLTU Bonto diprediksi menelan biaya 1,3 juta dolar Amerika per MW atau sekitar Rp 13 miliar, sehingga untuk biaya sampai proses finishing diperkirakan menelan anggaran Rp 250 miliar.

Sedangkan proyek pembangunan PLTU Kertasari berkekuatan 2 x 27 mega watt (MW), masih membutuhkan dukungan dermaga untuk kelancaran distribusi batubara sebagai bahan bakar memproduksi energi listrik. Kendala paling berat, Badan Penanaman Modal dan Perizinan TeRpadu (BPMPT) Sumbawa Barat,  belum menerbitkan izin pembangunan dermaga PLTU Kertasari. (ars)