Kerjasama Hingga 70 Tahun, Kontribusi Pemanfaatan Aset Pemprov Hanya Puluhan Juta Setahun

Mataram (Suara NTB) – Beberapa aset milik Pemprov NTB dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam jangka waktu 70 tahun. Dari kerjasama sepanjang itu, kontribusi atas pemanfaatan aset daerah sangat minim, hanya puluhan juta setahun.

Beberapa aset Pemprov yang dikerjasamakan dengan jangka waktu cukup lama yakni aset yang berada di Gili Trawangan Lombok Utara dan Lapangan Golf Golong Lombok Barat (Lobar).

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si saat penyampaian jawaban gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda Pelaksanaan APBD NTB 2017 mengatakan, aset tanah milik daerah yang berada di Gili Trawangan seluas 65 hektare.

Aset milik Pemprov tersebut masih dikerjasamakan dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) sesuai  perjanjian kontrak produksi Nomor 1 Tahun 1995 dengan jangka waktu kerjasama selama 70 tahun. Nilai royalti yang diperoleh Pemprov per tahun dari kontrak panjang ini hanya sebesar Rp 22,5 juta.

‘’Terhadap kontrak perjanjian ini, pemerintah Provinsi NTB sedang mengupayakan untuk melakukan evaluasi, khususnya menyangkut besaran nilai royalti,’’ kata Wagub, Selasa, 11 Juli 2018 siang.

Untuk aset Pemprov yang berada di Golong berupa tanah dikerjasamakan dengan PT. Green Enterprise Indonesia Corporation. Perjanjian kerjasama ini sesuai surat perjanjian kontrak produksi Nomor 39a Tahun 1993. Selama ini, aset tersebut  telah menjadi salah satu target pendapatan asli daerah.

Baca juga:  Aset Wanprestasi, BPKP Dorong Peran Audit Inspektorat

Akan tetapi, kontribusinya masih kecil dikarenakan perjanjian kerjasamanya telah ditandatangani sejak tahun 1993 dengan jangka waktu perjanjian 70 tahun. Nilai royalti yang diperoleh Pemprov NTB dengan pemanfaatan aset tersebut hanya Rp 35 juta setahun.

Wagub mengatakan, hingga saat ini masih dalam upaya peninjauan kembali dan negosiasi dengan pihak ke tiga. ‘’Untuk evaluasi harga yang akan tertuang di dalam addendum kontrak perjanjian,’’ jelasnya.

Wagub juga menjelaskan, beberapa aset Pemprov yang kontribusinya dinilai masih minim oleh dewan. Seperti aset Hotel Giri Putri. Aset tersebut berupa  tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Catur Warga Mataram.

Saat ini, aset itu telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga, yakni  PT. Samala Kayana Jayasri (Sakajaya) melalui pola sewa dengan jangka waktu satu  tahun dengan nilai sewa sebesar Rp 175 juta.

Terhadap aset tersebut, kata Wagub,  telah direncanakan untuk dilakukan pemanfaatan melalui pola kerjasama pemanfaatan. Dengan jangka waktu yang lebih panjang dan nilai kontribusi yang lebih menguntungkan pemerintah daerah.

Selain itu, pemanfaatan aset Pasar Seni Senggigi Lombok Barat. Berupa pemanfaatan tanah Pasar Seni Senggigi oleh pihak ketiga dilakukan melalui pola kerjasama produksi yang kontrak perjanjian ditandatangani pada tahun 1993  dengan PT. Rajawali Adi Senggigi Nomor 229 tahun 1993. Jangka waktunya selama 30 tahun  tahun dengan besaran royalty pertahun Rp 17.250.000.

Baca juga:  Aset Pemprov di Gili Trawangan 23 Tahun Ditelantarkan Investor

Orang nomor dua di NTB ini mengatakan Pemprov akan melakukan peninjauan kembali terhadap kontrak perjanjian tersebut. Khususnya yang menyangkut besaran nilai royalti sesuai addendum ketiga perjanjian/kontrak bagi tempat usaha pengelolaan Pasar Seni Senggigi.  Antara Pemprov NTB  dengan PT. Rajawali Adi Senggigi Nomor  229 tahun 1993  dan  Nomor  156/05-93/leg/ p.kont/ntb-ras tanggal 8 Juli 2002.

Selanjutnya, aset Pemprov yang ada di Gili Tangkong, Lombok Barat. Kerjasama pemanfaatan aset/tanah yang berada di Gili Tangkong telah diputus sesuai keputusan Gubernur NTB  Nomor  032-571 tahun 2017 tanggal 21 juli 2017.  Tentang pemutusan kontrak produksi antara Pemprov NTB  nomor  593/250/kap/2004 dan  nomor  17/ant/v/2004 tentang pengelolaan tanah milik Pemprov NTB di Gili Tangkong Kecamatan  Sekotong Lombok Barat. Pada tahun 2018 ini, lata Wagub,  telah direncanakan untuk dilakukan kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga.

Beberapa aset daerah lainnya  yang dimiliki Pemprov NTB sebagian besar dipergunakan untuk menunjang tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain dipergunakan untuk menunjang tugas dan fungsi, sebagian objek retribusi telah dihibahkan ke pemerintah pusat maupun kabupaten/kota se NTB untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan pemerintahan. Disamping itu, tanah milik Pemprov juga dimanfaatkan pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah desa untuk kepentingan masyarakat melalui pemanfaatan aset daerah  dalam bentuk pinjam pakai. (nas)