Tersangka Kasus Biogas KSB Jadi Tahanan Kota

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dua tersangka kasus dugaan korupsi Biogas Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dijadikan tahanan kota. Status penahanan kota ini dilakukan hingga 20 hari kedepan sejak dilakukannya tahap dua atau pelimpahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik Polres KSB ke Kejari Sumbawa, Selasa, 3 Juli 2018.

Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Anak Agung Raka PD, SH kepada wartawan membenarkan adanya tahap dua kasus Biogas KSB dengan tiga orang tersangka yakni TM, HJ, dan ES. Khusus TM tahap duanya dilakukan di Mataram, karena yang bersangkutan berstatus narapidana di Lapas Mataram. Sedangkan dua orang tersangka lainnya yakni HM dan ES tahap duanya di Kejari Sumbawa.

Dimana kedua tersangka mengajukan surat permohonan untuk tidak ditahan. Masing-masing HM melalui pengacaranya, Sobaruddin, SH dan ES melalui asosiasinya Askindo NTB. “Permohonan tersebut dengan segala pertimbangan mereka,” ujarnya.

Dijelaskannya, permohonan HJ untuk tidak ditahan karena yang bersangkutan sedang dalam keadan sakit. Sesuai dengan keterangan dokternya dari Siloam Hospitals Mataram yang menyatakan yang bersangkutan mengidap penyakit jantung.

Selain itu ada itikad baik dari yang bersangkutan dengan menitipkan uang pengganti atas kerugian negara Rp 328 juta. Sementara ES pertimbangannya karena merupakan tulang punggung keluarga. Berdasarkan pertimbangan itu, terhadap kefua tersangka dilakukan penahanan kota.

Penahanan kota tersebut berlaku hingga 20 hari kedepan mulai Selasa, 3 Juli 2018. “Berdasarkan pertimbangan itu, makanya terhadap dua tersangka ini kita lakukan penahanan kota,” terang Raka.
Kedua tersangka

wajib lapor setiap minggu ke Kejari Sumbawa hingga kasusnya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Adapun terhadap HJ terpaksa tidak bisa menunaikan haji dalam tahun ini. Karena status yang bersangkutan adalah tahanan kota.

“Sudah saya sampaikan dengan adanya pelimpahan kasusnya ke kejaksaan untuk naik haji, HJ tidak bisa tahun ini. Apalagi statusnya sebagai tahanan kota,” pungkasnya.

Pembangunan listrik pedesaan dengan pekerjaan belanja modal pengadaan Instalasi Biogas di Dinas ESDM KSB Tahun 2013 diduga terjadi penyimpangan. Instalasi biogas tersebut berlokasi di enam kecamatan di KSB.

Proyek dengan nilai kontrak sekitar Rp1.299.000.000 tersebut kontraktor pelaksananya dari CV. AS. Dimana sesuai kontrak, pekerjaan dilaksanakan selama 75 hari dimulai sejak 14 Oktober 2013. Dalam pelaksanaannya, kontraktor mengajukan pencairan uang muka pada 6 November 2013 Rp 259.800.000. Kemudian pada 31 Desember 2013 mengajukan pembayaran tahap I sebesar 546.619.000 dengan progres pekerjaan mencapai bobot 42,08 persen.

Permohonan pencairan dana tersebut disetujui oleh PPK. Namun berdasarkan pemeriksaan di lapangan, oleh ahli dari Fakultas Teknik Unram, terdapat perbedaan penghitungan volume dan kualitas bangunan. Berdasarkan pemeriksaan ahli tersebut, dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTB. Dalam hal ini di lapangan, bobot pekerjaan belum mencapai 42,08 persen. Sehingga ada dugaan kelebihan pembayaran yang dapat megakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 323.820.388.

Kini dalam kasus tersebut, tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yakni ES selaku Konsultan Pengawas, TM kontraktor dari CV. AS, dan mantan Kepala Dinas ESDM KSB, Hj selaku PPK sekaligus KPA. (ind)