Lelang Delapan Paket Proyek di Lobar Molor

Giri Menang (Suara NTB) – Lelang delapan paket proyek di Lombok Barat (Lobar) senilai Rp 6 miliar lebih molor dari target waktu yang ditetapkan, seharusnya tuntas bulan Mei-Juni, namun hingga saat ini belum juga tuntas. Sebagian proyek ini bersumber dari Dana Alokasi Umum dan tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kabag Administrasi Pembangunan dan ULP Setda Lobar, Heri Ramadan, M.Si menyatakan dari sekian proyek yang menurut rencana dieksekusi APBD murni ini sudah tuntas lelang 90 persen. “Sisa yang belum ada delapan paket proyek senilai Rp 6 miliar lebih,” jelasnya, Selasa, 3 Juli 2018.

Beberapa paket proyek, jelas Heri, yang ditunda sampai menunggu kepastian anggaran tersisa. Delapan proyek ini tersebar di sejumlah OPD, Dinas Dikbud 1 paket, Dikes 2 paket, sedangkan di Dinas Sosial paling banyak sebanyak 5 paket. Dari delapan proyek ini, jelasnya, diupayakan selesai dikerjakan sebelum APBD sebab perencanaan awal di APBD murni.

Kalaupun tidak selesai, karena perlu menunggu perhitungan TAPD, maka terpaksa dikerjakan di APBD perubahan. “Dari aturan main tidak masalah, kalaupun nanti proyek yang dibiayai di APBD murni dikerjakan di APBD perubahan,”

jelas Heri.

Bahkanm lanjutnya, hal ini kesempatan bagi pemda untuk melakukan penyesuaian menambah atau mengurangi volume yang tidak sesuai kebutuhan semestinya. Pada APBDP inilah, jelasnya, kesempatan menambah atau mengurangi volume tak sesuai kebutuhan. Menyoal, kekhawatiran dewan proyek ini molor, diupayakan tidak terjadi. Termasuk soal kualitas proyek dijamin, jangan sampai penawaran rendah dan lelang molor lantas mengabaikan kualitas. “Kami ada tim memastikan soal kualitas, jadi rekanan tidak bisa curi-curi volume atau spek. Tidak bisa,”tegas Heri.

Ditanya terkait pelibatan TP4D dari unsur kejaksaan yang dianggap minim oleh DPRD? Heri menegaskan, pelibatan tim TP4D sudah sejak awal. Tahun ini, sejumlah proyek melibatkan TP4D. Pelibatan TP4D ini jelasnya selalu dilibatkan.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Lobar H. Jamhur menegaskan molornya lelang proyek ini dikhawatirkan berpengaruh terhadap kualitas proyek, sebab pasti dikerjakan buru-buru untuk mengejar target. “Kami minta kualitas proyek jangan diabaikan, jangan sampai lelang molor menyebabkan kualitas proyek buruk,” kritiknya.

Lebih jauh ia menambahkan, pelibatan tim kejaksaan juga perlu diperkuat, sebab hal ini untuk mencegah terjadinya persoalan yang menimpa proyek itu di kemudian hari, terutama persoalan hukum. (her)