Kelanjutan Nasib PT DMB, Bupati KSB Tidak akan Komunikasikan dengan DPRD

Taliwang (Suara NTB) – Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menyatakan, tidak akan mengkomunikasikan ke DPRD setempat terkait kelanjutan nasib PT Daerah Maju Bersaing (DMB).

Menurut orang nomor satu di KSB ini, legalitas pembentukan PT DMB sebagai perusahaan patungan tiga daerah (NTB, KSB dan Sumbawa) selama ini dipayungi oleh Peraturan Daerah (Perda) di tingkat provinsi. Dan pemerintah tiga daerah posisinya di perusahaan sebagai pemegang saham.

“Saya pikir Perdanya di provinsi, artinya keputusannya soal dibubarkan nanti oleh provinsi setelah ada keputusan bersama seluruh pemegang saham,” cetusnya.

Bupati kembali menyinggung, jika saat ini pemerintah tiga daerah tengah menunggu hasil kajian dan analisis teknis opsi-opsi terhadap PTDMB sesuai hasil kesepakatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar 25 Juni lalu.

“Kalau sudah ada hasilnya kita akan gelar RUPS luar biasa untuk menentukan opsi mana yang kita pilih. Membubarkan atau mempertahankan DMB dengan catatan siap dengan core business barunya,” timpalnya.

Sementara itu, menanggapi pernyataan bupati, ketua DPRD KSB, Muhammad Natsir, ST tidak mempersoalkannya. Baginya dalam konteks perusahaan PT DMB pihaknya tidak perlu diundang atau diajak berkomunikasi oleh Pemda KSB. Sebab yang tercatat di perusahaan pemegang saham adalah kepala daerah masing-masing.

“Memang saya kira wajar. Kan yang sebagai pemegang saham mewakili tiap daerah adalah kepala daeahnya, KSB dan Sumbawa bupatinya dan provinsi oleh gubernur,” paparnya.

Kendati demikian, ia memiliki harapan besar kepada pemerintah tiga daerah agar dalam menentukan kelanjutan PT DMB dipertimbangkan secara matang. Berbagai sisi harus dianalisa secara seksama sehingga apapun keputusannya nanti memberikan kemaslahatan terbaik bagi ketiga daerah.

“Mau dibubarkan atau dipertahankan silakan saja. Tapi harus benar-benar dipastikan tidak ada daerah yang dirugikan. Harus sama-sama mendapatkan keuntungan terbaik dari keputusan itu,” cetus politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Berikutnya harapan terakhir Natsir, jika kemudian keputusannya membubarkan perusahaan yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah tiga daerah mengelola kepemilikan saham di eks PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dibubarkan. Ia menginginkan seluruh aset dan keuntungan perusahaan segera dibagikan ke daerah sesuai dengan porisnya masing-masing.

“Ini kalau keputusannya dibubarkan. Harapan kami segera dibagi seluruh aset perusahaan agar daerah bisa segera memanfaatkannya untuk keperluan lainnya,” tukas Natsir. (bug)