Tak Gunakan Hak Pilih, Pasien Rumah Sakit Kecewa

Mataram (Suara NTB) – Pemungutan suara pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur NTB diwarnai kekecewaan dari banyak pasien di beberapa rumah sakit. Salah satunya pasien yang ada di Rumah Sakit Umum Kota Mataram. Dari 225 pasien yang diusulkan oleh pihak rumah sakit, hanya 10 saja yang dapat menggunakan hak pilihnya.

Terdapat beberapa kesalahan teknis pada saat pemungutan suara. Mulai dari keterlambatan petugas PPS (Petugas Pemungutan Suara) dari TPS (Tempat Pemungutan Suara) 5 Pagesangan Timur. Mereka datang 10 menit menjelang waktu pemilihan berakhir. Padahal ada banyak pasien yang sudah menunggu untuk menggunakan hak suaranya.

“Kita kan menunggu paket logisiknya, karena kertas suara dan kotak itu harus ada. Sementara KPU kan keliling pakai satu mobil, makanya agak lama,” kata PPS Pagesangan Timur, Tohirin, di Mataram, Rabu, 27 Juni 2018.

Pantauan Suara NTB, PPS datang pada pukul 12.45 Wita tanpa membawa kertas suara. Sehingga salah satu petugas kembali ke TPS untuk membawa kertas suara untuk digunakan memilih. Sehingga waktu yang tersisa hanya tinggal 10 menit lagi. Sementara pemungutan suara harus diakhiri pada pukul 13.00 Wita.

“Setelah melakukan koordinasi, kami diberikan waktu tambahan oleh Bawaslu sebanyak 15 menit. Makanya kami tambah lagi, biar bisa dapat lebih banyak di sini,” ujarnya. Dalam waktu 10 menit itu, suara yang terkumpul hanya empat suara. Sementara waktu tambahan 15 menit yang diberikan digunakan untuk mengumpulkan enam suara. Sehingga total kertas suara yang dapat dikumpulkan dari pasien hanya 10 suara saja.

“Dari data yang kami dapatkan, di rumah sakit ini yang punya kartu A5 hanya 30 orang. Jadi itu saja yang akan kami layani untuk memilih,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Kota Mataram, H. Zuhhad, Ns, M.Kes menyayangkan keterlambatan para petugas pemungutan suara ke rumah sakit. Pasalnya, sejak pagi pasien, keluarga pasien bahkan petugas di rumah sakit sudah menunggu untuk memberikan hak suaranya.

“Sebelumnya

kami sudah berikan rekomendasi untuk 225 orang pasien bisa memilih di rumah sakit. Berikut dengan karyawan atau petugas rumah sakit sekitar 300 orang beserta dengan keluarga pasien. Jadi kurang lebihnya ada 600 orang,” ujarnya.

Karena kekurangan waktu, PPS akhirnya menghentikan pemungutan suara pada pukul 13.15 Wita. Raut wajah kekecewaan para pasien, keluaga pasien dan petugas RSUD Kota Mataram terlihat jelas saat PPS Pagesangan Timur ini menghentikan proses pemungutan suara.

Hal yang sama juga terjadi di RSUD Provinsi NTB. Petugas pemungutan suara datang 20 menit menjelang waktu berakhirnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ini. Akibatnya, hanya tiga pasien saja yang berhasil menggunakan hak pilihnya. Sementara yang masuk dalam daftar dan sesuai dengan kriteria pemilih menurut petugas hanya delapan orang saja. Artinya, ada lima orang lagi yang tidak dapat menggunakan hak suaranya.

Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma. Pihak RSJ sudah memberikan rekomendasi akan adanya 50 orang pasien dan petugas RSJ yang akan menggunakan hak pilihnya. Namun hal ini tidak dapat dilakukan, karena tidak ada petugas PPS yang datang.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Suara NTB, semestinya pasien dan petugas RSJ dapat memilih di TPS 13 Sandubaya. Namun karena tidak ada petugas pemungutan suara yang datang, pada akhirnya pasien dan petugas RSJ kehilangan hak pilihnya.

“Kami sudah berikan data yang akan memilih di RSJ, termasuk pasien dan petugas. Hanya saja, kami baru dikabari pagi hari bahwa pasien harus dilengkapi kartu A5. Kami sangat kecewa karena tidak diberi tahu lebih awal,” kata LO Pemungutan Suara RSJ Mutiara Sukma, Sapoan, di Mataram, Rabu, 27 Juni 2018.

Diketahui bahwa KPU memperbolehkan pasien gangguan jiwa untuk melakukan pemilihan umum kepala daerah.

Meski demikian, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan. Salah satunya harus bisa membedakan partai para pasangan calon. Pasien gangguan jiwa yang tidak permanen biasanya dapat membedakan partai dan calon-calon kepala daerah yang akan dipilih. (lin)