Daerah Pertama Ubah Tatib DPRD, Pengganti Kepala Daerah Bisa Dipilih DPRD

Tanjung (Suara NTB) – DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) tercatat menjadi daerah pertama di Indonesia yang akan mengubah tata tertib DPRD. Hal itu seiring perubahan petunjuk teknis penyusunan Tatib DPRD dari sebelumnya PP 16 tahun 2010 menjadi PP 12 tahun 2018.

Anggota Pansus Raperda Tatib DPRD KLU, Ardianto, SH., Rabu, 6 Juni 2018 mengutarakan terdapat banyak hal mendasar yang berubah dan memiliki kepastian hukum dalam tata tertib sesuai juknis PP terbaru. Bahkan dengan kepastian hukum ini, tidak akan ada lagi multi tafsir di kalangan anggota DPRD yang berpotensi menimbulkan polemik dan perdebatan.

“Setelah kami konsultasi ke Dirjen Peraturan Perundangan-Undangan – Kemenkum dan HAM, ternyata DPRD KLU yang pertama kali membahas perubahan Tatib setelah terbitnya PP 12,” katanya.

Berkaca pada dinamika di DPRD yang terjadi di Lombok Utara, Ardianto menyebut banyak hal yang harus diperbaiki. Di antaranya menyangkut kepastian jumlah anggota Bapemperda, kuorum rapat, penyusunan agenda sidang setelah terjadi skorsing, hingga kewenangan DPRD dalam menentukan kepala daerah.

Pada konteks kuorum yang masih menjadi perdebatan di kalangan DPRD, PP 12 mengatur lebih tegas. Jika dulunya, sebagian anggota DPRD KLU menganggap hanya dengan bukti tanda tangan awal saja, sidang pascaskorsing sudah dianggap kuorum meskipun fisik anggota DPRD tidak berada di ruangan.

Begitu pula mengenai perubahan agenda rapat DPRD yang sudah disusun oleh Badan Musyawarah. Bilamana terdapat perubahan agenda sidang karena sesuatu dan lain hal, maka sidang tidak serta merta dapat diputuskan melalui rapat gabungan pimpinan (Ragapim), tetapi harus melalui sidang paripurna.

“Bahkan yang paling mendasar dan belum selesai sampai sekarang adalah jumlah anggota Bapem Perda. Dulu semasih Baleg, jumlah anggota diatur jumlah anggota maksimal Komisi terbanyak. Sekarang lebih jelas, jumlahnya sama dengan jumlah anggota Komisi terbanyak,” ujarnya.

Bapemda Perda DPRD KLU sebagaimana diketahui masih terjadi tarik ulur. Beberapa kali rapat, intern DPRD belum juga sepakat karena perbedaan persepsi. Beberapa fraksi tegas dengan 12 anggota, sedangkan fraksi lain kukuh dengan 16 anggota. Kini dengan PP 12/2018, maka jumlah anggota Bapem Perda DPRD KLU akan berjumlah 11 orang sesuai dengan jumlah anggota Komisi III DPRD KLU sebagai komisi terbanyak.

“Keanggotaan fraksi juga diatur, sebagian menilai hanya nama fraksi saja yang bersifat tetap sedangkan anggotanya bisa pindah kemana saja. Sekarang tidak lagi, nama fraksinya tetap dan anggota fraksi bisa pindah setelah masa 2,5 tahun,” jelasnya.

Yang lebih urgen dari penyesuaian beberapa aturan itu adalah menyangkut kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sesuai aturan terbaru ini, DPRD diberikan kewenangan untuk menentukan siapa kepala daerah pengganti apabila terjadi kasus hukum, meninggal dan sebagainya.

Ardianto menambahkan, sebelumnya kepala daerah yang apabila terjerat kasus hukum, meninggal atau mengundurkan diri dapat digantikan oleh Wakil kepala daerah, maka ke depan tidak lagi. Wakil kepala daerah tidak bisa secara otomatis mengganti kepala daerah, melainkan harus melalui pemilihan di tingkat DPRD.

“Seperti di Lombok Barat kemarin, Bupatinya kena kasus KPK, wakilnya langsung naik jadi bupati. Ke depan tidak seperti itu, bupati pengganti harus melalui pemilihan di tingkat lembaga legislatif,” demikian Ardianto. (ari)