Jadi Tersangka, Kadis Pendidikan Mataram Belum Dinonaktifkan

Mataram (Suara NTB) – Meskipun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan, karena diduga melakukan pungutan liar di SD –SMP, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H. Sudenom belum dinonaktifkan dari jabatannya.

Sebelum penetapan sebagai tersangka. Dugaan pungli ini diketahui bergulir sejak lama. Dua institusi penegakan hukum yakni Polres Mataram dan Kejaksaan Negeri mendalami kasus tersebut. Ini diawali dengan memeriksa secara maraton seluruh kepala sekolah.

Modus pungutan itu dengan meminta uang ke sekolah. Nilainya variatif antara Rp1,5 juta – Rp2,5 juta. Secara akumulasi total dugaan pungli mencapai Rp2 miliar dari 140 sekolah tingkat SD-SMP di Kota Mataram.

Baca juga:  Mantan Kepala KCPS Bank NTB Dompu Didakwa Turut Korupsi Kredit Rp1,5 Miliar

Celakanya, pungutan itu di SPJ-kan. Kepala Sekolah kemudian diminta mengganti melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS). Spekulasi pungutan tersebut diduga digunakan untuk biaya berobat dan perjalanan dinas.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito dikonfirmasi, Jumat, 25 Mei 2018 mengaku, penetapan Kadis Dikbud sebagai tersangka baru diketahui dari media massa. Namun demikian, Pemkot Mataram menghormati proses hukum dan diharapkan bersangkutan kooperatif.

“Kita sangat prihatin dengan kasus ini. Tapi harus dikedepankan asas praduga tak bersalah,” jawab Sekda. Sementara proses penyidikan berjalan, Sekda meminta pekerjaan dilaksanakan sebagai mestinya. Secara internal pegawai bisa saling mendukung menyelesaikan program.

Baca juga:  Kasus Dermaga Gili Air 2017, Penyidik Siapkan Gelar Perkara Penetapan Tersangka

Sejauh ini, Kadis Pendidikan, H. Sudenom belum dinonakifkan dari jabatannya. Selain permasalahan ini belun ada putusan tetap. Juga, dipertimbangkan pelaksanaan program dinas. “Sementara, kita belum berpikir ke arah sana,” timpalnya.

Dikatakan Sekda, kasus yang menimpa Sudenom diharapkan dijadikan pembelajaran bagi pimpinan SKPD lainnya, agar lebih berhati – hati. Terhadap modus pungli diduga dipergunakan sebagai biaya perjalanan dinas disangkal oleh Sekda. Sebab, perjalanan dinas pejabat sudah jelas dan ditanggung melalui APBD.

“SPPD-nya sudah jelas,” tegasnya.

Modus pungli yang dilakukan sejauh ini, H. Sudenom belum memberikan keterangan apapun. Suara NTB berusaha mengklarifikasi ke kantornya, justru menghindari wartawan. (cem)