Dinilai Tak Libatkan Wabup Soal Mutasi, Begini Tanggapan Bupati KLU

Advertisement

Tanjung (Suara NTB) – Pengakuan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sarifudin, SH. MH., perihal tidak dilibatkan dalam mutasi memang mengejutkan. Apalagi pengakuan itu dilontarkan di depan belasan perwakilan masyarakat petani P3A Kayangan dan pejabat Sekretariat Daerah. Namun demikin, komentar Wabup tersebut sejatinya tidak dibesar-besarkan.

Dikonfirmasi wartawan, Kamis, 17 Mei 2018, Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., enggan memperpanjang polemik mutasi. Karena baginya, hubungan dan komunikasi dengan Wakil Bupati masih cukup baik.

“Dengan Pak Wabup tetap dilibatkan, saya kalau ada acara-acara, tapi sudahlah,” kata Bupati, sembari menuju ke aula kantor bupati.

Bupati sejatinya memberi pendapat perihal langkah mutasi yang dilakukan Sekretariat Daerah. Namun dengan lebih soft, Najmul Akhyar tidak ingin pendapatnya ditanggapi beragam. Akhirnya ia pun lebih memilih penjelasannya tidak dikorankan. “Kalau di-offtherecord-kan saya ingin bicara itu. Jadi off the record ya,” katanya.

Saat yang sama, mendampingi Bupati menuju aula Bupati, Sekda Lombok Utara, Drs. H. Suardi, MH., selaku Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Lombok Utara, mengisyaratkan untuk mendinginkan suasana. Sebagaimana ia nyatakan sebelumnya, pihaknya juga tidak mengabaikan keberadaan wabup sebagai Wakil Kepala Daerah yang memegang peran dalam membina ASN.

“Oo, pasti ya. Jadi semua hal – hal yang kurang baik, kita perbaiki,” jawab Sekda saat diwawancara tak lama usai disemprot wabup.

Sebagaimana diketahui, Wakil Bupati Sarifudin, SH. MH., buka-bukaan di depan masyarakat  Kecamatan Kayangan, jika dirinya tidak dilibatkan dalam beberapa kali peristiwa mutasi di Lombok Utara. Dengan tegas, Wabup bahkan menganggap dirinya seolah sebagai batu sandungan bagi para pejabat yang berkepentingan dalam mengendalikan roda pemerintahan di Lombok Utara.

“Mohon maaf Pak Sekda, karena ini (mutasi tak profesional, red) selalu berulang-ulang. Giliran ada kejadian seperti ini (protes warga), pasti menunjuknya ke saya. Satu contoh kejadian kemarin, di Sesait ada Sekdes, di Gumantar ada Sekdes, jadi saya ini jadi batu sandungan,” cetusnya.

Langsung di hadapan Sekda dan Kepala BKD, Sarifudin mengakui telah menangkap sinyalemen ketidakberesan mutasi dalam beberapa peristiwa mutasi terakhir. Tak terkecuali mutasi yang melibatkan Johan Asmadi – Pengamat Pengairan P3A Kayangan.

“Sebenarnya saya tidak ingin berbicara posisi dia sebagai staf atau jabatan di ASN, tetapi melihat konstalasi di tingkat petani, sejak awal saya sampaikan ke teman-teman, Pak Sekda tidak pernah menyampaikan itu ke saya,” cetusnya.

Sebagai Wakil Kepala daerah, Sarifudin merasa dirinya tidak pernah dianggap oleh para ASN yang dipimpinnya. Minimal kata dia, Sekda sebagai pejabat eselon II di ASN, melakukan koordinasi dan komunikasi dengan dirinya selaku Wakil Bupati yang memegang tupoksi mengawasi PNS.

“Saya kadang-kadang emosi, saya emosi ini, terus terang saja, kita agak ini ya. Karena berkali-kali teman-teman ini datang, kok saya tidak bisa menyelesaikan. Pak Sekda menyampaikan akan kita selesaikan. Dengan cara begini kok saya seperti orang yang mau demo ke pemerintah, kan begitu kesannya,” ironi Wabup. (ari)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.