Ombudsman NTB Sarankan Perbup Pembiayaan PTSL Dicabut

Tanjung (Suara NTB) – Saran Ombudsman RI Perwakilan NTB untuk mencabut Peraturan Bupati (Perbup) No. 34 tahun 2017 tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Lombok Utara ditanggapi Bupati, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH. Kepada wartawan, Kamis, 17 Mei 2018, Najmul mengaku tidak terlalu ngotot untuk mempertahankan Perbup yang dikeluarkannya. Sebaliknya, di sisi lain ia meminta pula Ombudsman menyertakan dasar-dasar dicabutnya Perbup tersebut.

“Ya kalau kita lihat substansinya. Kalau memang menurut Ombudsman harus dicabut dan memang secara regulasi konstitusi harus dicabut, ya tidak masalah menurut kita,” kata Najmul.

Baginya, terbitnya Perbup No. 34 tahun 2017 tentang pembiayaan PTSL didasari oleh tidak adanya pembiayaan yang disiapkan APBN dan APBD. Pihaknya hanya menjalankan perintah Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri (Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa PDTT)

“Kita hanya menjalankan perintah SKB 3 Menteri itu kok. Karena jelas dikatakan bahwa apabila tidak dibiayai oleh daerah, tidak dibiayai oleh APBN maka pemerintah kepada Bupati, kepada Walikota untuk membuat aturan tentang pembiayaan itu. Itu sudah jelas kok, kita sudah melaksanakan itu,” ujarnya.

Najmul mengklaim tidak ingin membuat kesalahan dalam menerbitkan regulasi. Inginnya, setiap kegiatan atau aturan yang dikeluarkan oleh daerah, bermuara pada regulasi yang ada di pusat. “Kita tidak mau salah, kita melakukan kegiatan apapun tentu berdasarkan regulasi yang ada. Bukan karena keinginan kita sendiri,” imbuhnya.

Selain SKB 3 Menteri, Pemda KLU juga mendapat dukungan dari BPN Lombok Utara untuk segera mengeluarkan Perbup. Di beberapa kali sosialisasi, termasuk BPN-lah yang mendesak dan meminta Pemkab untuk mengatur penarikan dana dari masyarakat.

Pemda KLU mempertimbangkan, program PTSL di daerah harus berjalan sukses. Mengingat pula, tiap daerah di Indonesia harus mensukseskan target pensertifikatan lahan masyarakat yang diprogramkan Presiden Joko Widodo. Oleh karena presiden memerintahkan, maka menjadi tugas kepala daerah di kabupaten/kota untuk menterjemahkan perintah tersebut. (ari)