Penarikan Retribusi Belum Maksimal, Banyak Cidomo di Tiga Gili Tak Berizin

Tanjung (Suara NTB) – Banyaknya armada transportasi cidomo di 3 gili belum sebanding dengan potensi PAD yang diperoleh daerah. Persoalannya, cidomo-cidomo yang beroperasi diklaim masih banyak yang belum berizin. Di samping itu tarif parkir cidomo juga masih relatif rendah.

Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Lombok Utara, Agus Tisno, S.Sos., melalui Sekdis Hublutkan Lombok Utara, H. Samsul Rizal, SP., Jumat, 27 April 2018 mengungkapkan, pihaknya merasa perlu untuk mendata ulang jumlah cidomo yang beroperasi di 3 gili dan daratan Lombok Utara. Disinyalir dari ratusan cidomo yang ada masih banyak yang belum mengantongi izin operasional dari dinas.

“Di tiga gili kami sempat menertibkan cidomo yang belum punya izin di sana, Trawangan paling banyak. Tetapi cidomo di Trawangan semua sudah ada izin, mulai cidomo dongol (tanpa kap) dan cidomo yang memiliki kap,” ungkap Samsul.

Selaku OPD yang berwenang mengatur transportasi, Dishub menilai seluruh armada cidomo perlu ditertibkan. Setidaknya armada-armada itu mengantongi izin operasional yang diterbitkan oleh dinas. “Jika mereka bermasalah, melanggar aturan bisa ditindak dengan mencabut surat-suratnya,” imbuhnya.

Kepentingan dinas dalam mengatur kembali cidomo, tidak lain mengacu pada Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Meski sifatnya bukan kendaraan bermesin, namun cidomo juga merupakan alat transportasi yang berkorelasi dengan keamanan, kenyamanan hingga keselamatan penumpang.

Samsul menilai, pemberian izin angkutan penumpang cidomo tetap berpedoman pada UU tersebut. Adanya izin operasional yang dimiliki cidomo, berdampak

ganda bagi publik. Selain keamanan dan kenyamanan, daerah juga memperoleh retribusi dari perpanjangan izin dan tarif parkir cidomo.

Di Lombok Utara, Samsul mencatat jumlah cidomo sekitar 284 unit. Sebaran paling banyak ada di kecamatan Pemenang. Di wilayah daratan Pemenang saja, jumlahnya diperkirakan sebanyak 87 unit, dan di 3 gili jumlahnya variatif masing-masing 63 unit di gili Trawangan, 27 unit di gili Meno 27 unit, dan Gili Air 25 unit. Sedangkan di kecamatan Tanjung, jumlah yang tercatat sekitar 63 unit.

“Untuk Kecamatan Gangga, Kayangan, dan Bayan tidak ada cidomo. Kita ingin mereka punya izin. Contoh cidomo yang di Pemenang atau 3 gili, kalau mereka punya masalah dengan penumpang bagaimana kita bisa tindak,” ujarnya.

Ia menambahkan, bagi sebagian orang retribusi cidomo masih dianggap rendah. Dimana cidomo hanya dikenakan biaya parkir Rp 50 ribu per bulan. Dishub pun baru bisa menarik retribusi tersebut pada saat cidomo memperpanjang izin operasional, yakni setiap 6 bulan sekali. Sedangkan dari biaya perpanjangan izin, setiap cidomo hanya dikenakan biaya Rp 50 ribu per tahun.

Saat ini, dinas baru bisa menarik retribusi parkir cidomo hanya untuk kawasan Gili Trawangan saja. Sedangkan cidomo di Meno dan Air, belum terpungut karena kurangnya personel. Ke depan pihaknya mengupayakan seluruh cidomo yang terdata akan dimaksimalkan retribusi parkirnya untuk menambah PAD Lombok Utara.

“Kita berharap melalui peran koperasi yang ada di masing-masing gili, agar membantu Pemda untuk mengingatkan anggotanya. Cidomo yang memiliki surat-surat bisa kami tarik tarif parkirnya,” (ari)