Indikasi Hotel Bintang Siapkan PSK, Pemkot Siapkan Sanksi Tegas

Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Drs. H.Abdul Latif Najib menyayangkan hotel bintang di Mataram, disinyalir menyiapkan pekerja seks komersil (PSK) bagi tamunya. Jika hasil investigasi Satpol PP terbukti, pihaknya menyiapkan sanksi tegas, tidak akan mengeluarkan rekomendasi izin tanda daftar usaha pariwisata (TDUP).

“Kalaupun mengajukan izin, tidak direkomendasikan lagi. Ini dijadikan acuan oleh bagian perizinan,” kata Latief dikonfirmasi, Kamis, 19 April 2018.

Kewenangan menutup atau mencabut izin hotel bukan menjadi tugas Dinas Pariwisata. Karena izin dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pihaknya kata Latief, sesuai tupoksi, berkaitan pengecekan standarisasi fasilitas penunjang pariwisata baik hotel dan restauran.

Baca juga:  Banyak Hotel Belum Bisa Tampung Pekerja Asal Mataram

Jauh sebelumnya manajemen hotel diingatkan agar memahami visi – misi Kota Mataram. Ini yang selalu dikomunikasikan lewat Àsosiasi Hotel Mataram (AHM). Kalaupun ada disinyalir hotel atau para pemilik melakukan ini harus dikuatkan komitmen bersama. “Karena, satu yang berbuat semua kena getahnya,” katanya mengingatkan.

Praktik haram ini dinilai memiliki konsekuensi. Tidak saja bagi hotel, tapi citra pariwisata daerah akan rusak. Latief mengingatkan pelaku pariwisata diminta tidak mencari kesempatan untuk memperoleh keuntungan sendiri. Sementara di satu sisi merugikan orang lain.

Pengakuan diperoleh NTB sebagai pariwisata halal harus dihargai. Seluruh elemen harus komitmen terhadap predikat halal tourism tersebut. “Ini sangat berat. Bukan saja fasilitasnya yang halal. Mulai cara memasak dan alat dapurnya juga harus halal,” tambahnya.

Baca juga:  Gubernur bersama Wisatawan Bersihkan Sampah dan Lepas Tukik di Pantai Sekotong

Latief mengelak hotel bintang disinyalir menyiapkan PSK sebagai dampak perkembangan pariwisata di Mataram. Menurut dia, ini ulah oknum yang bekerjasama dengan sopir atau jaringan luar lainnya. Meskipun demikian, ia akan tetap memberikan pembinaan melalui asosiasi.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Bayu Pancapati mengklarifikasi statemen sebelumnya. Pihaknya nanti akan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menentukan langkah selanjutnya.

“Saya mengajak mari kita sama – sama menghargai. Taati aturan dan menjaga nama baik Kota Mataram,” demikian kata Bayu. (cem)