Pemkab Lombok Timur Telusuri Peredaran 3.000 E-KTP Paslu

Selong (Suara NTB) – Kasus dugaan beredarnya E-KTP palsu di sejumlah titik di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadi perhatian pemerintah setempat. Pasalnya, pemerintah daerah bersama aparat kepolisian menelusuri oknum yang bermain penerbitan E-KTP palsu dan saat ini sudah mulai titik terang.

Dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 18 April 2018, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lotim, H.Ahsanul Khalik, menjelaskan, dirinya sudah berkomunikasi dengan aparat kepolisian dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) terkait peredaran E-KTP paslu.

Dari penelusuran, katanya, dugaan sementara ini adanya oknum dari desa mempergunakan blangko E-KTP asli yang diserahkan sudah atas nama orang lain oleh Dukcapil Lotim, namun kemudian E-KTP itu dibuka namanya untuk selanjutnya diganti menggunakan identitas orang lain.

Jumlah E-KTP palsu yang beredar di tengah-tengah masyarakat hampir mencapai 3.000 buah. Namun tempat terjadinya peredaran E-KTP palsu, ujarnya, berdasarkan informasi yang diterimanya yakni di tiga lokasi. Untuk itu, tiga lokasi tersebut apabila terus dilakukan pendalaman oleh aparat penegak hukum (APH), maka dapat diketahui siapa pelakunya.

Apabila peredaran E-KTP palsu itu melibatkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga harian lepas (THL) serta honorer, maka pemerintah daerah tentu mengambil tindakan tegas karena pemalsuan identitas kependudukan masuk dalam tindak pidana serius.

“Blangko E-KTP merupakan blangko negara yang resmi dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jadi apabila dipalsukan, tentu itu merupakan tindak pidana serius,” tegasnya.

Kepala Dinas Sosial NTB ini menambahkan, ketika blangko resmi negara disalahgunakan. Maka tindakan itu merupakan tindak pidana sangat serius yang harus diberikan sanksi setimpal dengan perbuatannya itu. Apabila oknum itu merupakan ASN, maka diberikan tinjau posisi NIP-nya selaku ASN, namun apabila yang bersangkutan merupakan THL, honor maupun oknum staf desa, maka akan diserahkan ke APH. “Ini merupakan pidana yang sangat serius. Dan daerah tidak boleh melindungi orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu,” tambahnya.

Bahkan berdasarkan informasi yang diterima, untuk satu warga harus bayar Rp400 ribu untuk mendapatkan E-KTP palsu. Tentu tindakan itu cukup ironis karena selain menerima E-KTP paslu, masyarakat juga dibebankan dengan biaya pembuatan yang cukup fantastis.

Sekretaris Dinas Dukcapil Lotim, Azis membenarkan adanya peredaran E-KTP palsu di Kabupaten Lotim. Pihaknya saat ini sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mengungkap kasus tersebut. Apabila adanya oknum pegawai di Dukcapil yang terlibat, katanya, tentu akan diberikan sanksi tegas baik itu ASN, tenaga harian lepas maupun honorer. (yon)