Ketua DPRD Termuda, Penyakit Malas Oknum Anggota Dewan Jadi Perhatian Imam Kafali

Advertisement

Giri Menang (Suara NTB) – Imam Kafali, S.Pd., anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) dari Partai Golkar resmi menjabat sebagai Ketua DPRD Lobar menggantikan posisi Hj. Sumiatun yang maju menjadi Calon Wakil Bupati pada Pilkada Lobar. Ketua DPD II Partai Golkar Lobar ini mendampingi H. Fauzan Khalid untuk maju di Pilkada Lobar tanggal 27 Juni mendatang. Dengan dilantiknya Imam Kafali menasbihkan dirinya sebagai Ketua DPRD termuda se Indonesia, karena ia dilantik pada usia 28 tahun. Tugas berat pun menanti Ketua DPRD termuda ini, salah satunya masalah klasik, rendahnya disiplin anggota menghadiri sidang paripurna.

Kondisi ini kerap kali dikeluhkan, baik oleh eksekutif, dan tamu undangan dari kalangan instansi lain baik aparat dan yudikatif. Untuk menunjang tiga tugas utama ini, menurut Imam Kafali, perlu adanya pembenahan manajemen di Sekretariat DPRD. Terutama dalam hal pelayanan ke anggota, karena menurutnya ketika kenyamanan anggota dijamin, maka anggota akan konsisten melaksanakan tugasnya.

“Terkait penyakit malas (kurang disiplin) itu mungkin oknum namun itu perhatian kita ke depannya, karena itu perbaikan manajemen internal perlu dilakukan,” ujarnya.

Tiga perbaikan manajemen yang bakal dilakukan antara lain manajemen dan pelayanan kepada anggota. Melalui perbaikan ini tentu akan bisa perbaiki anggota yang memiliki kebiasaan malas. Untuk langkah selanjutnya pembenahan ini pihaknya segera melakukan konsolidasi dan koordinasi ke dalam dengan Sekretariat DPRD. “Untuk menyatukan itu, maka tiga hal permasalahan itu harus tercapai tiga hal baik pelayanan ke dewan perbaikan manajemen,”ujarnya.

Menurutnya sejauh ini pelayanan ke anggota dewan belum maksimal, ia sendiri tak menyalahkan anggota dan Sekretariat Dewan. Namun hal inilah yang perlu diperbaiki ke depan, sesuai pesan yang disampaikan mantan Ketua DPRD Hj. Sumiatun agar dirinya memperbaiki dan membenahi beberapa hal tersebut.

Sementara Pjs Bupati Lobar H. L. Saswadi menyatakan sejumlah tantangan kompleks jangka pendek yang harus dijawab bersama-sama yakni bagaimana dapat menghadirkan pilkada serentak yang bermartabat. Dengan posisi sebagai duta dari semua partai politik di DPRD, pihaknya berkewajiban bersama-sama dalam memberikam pendidikan politik yang sehat, santun, berkeadilan, dan menekan seminimal mungkin seluruh potensi konflik yang ada.

Selain ke depan legislatif dan eksekutif ditantang untuk menghadirkan pembahasan-pembahasan yang lebih substantif terhadap seluruh Rancangan Perda dalam Prolegda tahun ini. Sebagai lembaga perwakilan bersama pemerintah, ditunggu untuk menghadirkan regulasi yang teruji secara publik dan partisipatif terhadap seluruh masukan dari stakeholders.

Saswadi juga mengakui pemerintah ditantang oleh tingkat keterbukaan publik terhadap aneka informasi yang menjadi hak publik, sehingga harus disebar luaskan secara proporsional. Sebagai contoh tentang informasi bagaimana regulasi, proses dan prosedur, serta besaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. “Jangan sampai terjadi kesimpang siuran informasi sehingga membingungkan dan memberi pemahaman yang keliru kepada masyarakat,” tukasnya.

Tantangan lain kata Saswadi, bahwa kalangan eksekutif dan legislatif ditantang untuk membuka mata dan telinga atas seluruh masukan, usulan, dan aspirasi masyarakat sambil membelajarkan masyarakat tentang prioritas kebutuhan pembangunan.

Menurutnya untuk melaksanakan berbagai hal tersebut perlu penguatan fungsi kelembagaan baik Ketua DPRD dan anggota. Hal ini penting baginya karena akan menguatkan kerja efektif dalam menjalankan proses pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks kemitraan, penguatan kapasitas lembaga secara parsial di DPRD dan pemerintah selaku eksekutif, akan menguatkan juga tolak ukur kapasitas kerja.

Pada pelantikan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD H. M. Nursaid ini, dua anggota DPRD dari Golkar masing-masing H. Zulkarnain dan Ahmad Gufron tidak hadir. Nama dua anggota dewan ini termasuk diusulkan menjadi calon ketua DPRD bersaing dengan Imam Kafali, namun pilihan DPP Golkar ternyata lebih condong ke Imam Kafali.

Terkait ketidakhadiran dua anggota DPRD ini, Wakil Sekretaris Bidang Organisasi DPD II Golkar Lobar Adi Subardi menyatakan Ahmad Gufron tidak hadir, karena kegiatan kunjungan kerja konsultasi ke luar daerah, sehingga bersangkutan tidak tahu ada agenda pelantikan. Sedangkan Zulkarnain turun bersama tim kampanye Suhaili-Amin ke beberapa daerah di Lobar. “Golkar solid kok, tidak ada yang pecah. Siapapun jadi ketua DPRD itulah pilihan yang terbaik partai Golkar menerima,” tukasnya, seraya menambahkan, adanya riak-riak politik hal biasa dalam politik, namun Golkar tetap solid. (her)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.