Warga Keluhkan Mahalnya Biaya Parkir di RSUD Tripat Gerung

2
11

Giri Menang (Suara NTB) – Keluarga pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gerung mengeluhkan tingginya biaya parkir di rumah sakit tersebut. Tarif ini berlaku setelah parkir dikelola pihak ketiga. Kondisi ini pun dinilai memberatkan warga, sebab mereka menjenguk warga sakit justru kembali dibebani biaya parkir yang tinggi.

Mahli warga Gerung mengatakan, biaya parkir di rumah sakit tinggi. Kendaraan roda dua, jelasnya dipungut Rp3 ribu, sedangkan untuk mobil Rp5 ribu. Ia mengaku pelayanan parkir di rumah menggunakan portal otomatis menggunakan mesin. Menurut pelayanan ini cukup bagus sebab mempermudah warga.”Tapi biaya parkir yang ditarik terlalu tinggi,” keluhnya.

Warga, jelasnya, tidak ada pilihan lain untuk tidak parkir di rumah sakit, namun warga dihadapkan pada tarif tinggi. Sebab warga yang bolak balik justru tetap ditarik.

Seharusnya, kata dia, tarif parkir ini tidak naik drastis. Mungkin tarif parkir dipungut Rp1.000-1.500 untuk kendaraan roda dua. Begitu juga kendaraan roda empat tidak terlalu tinggi. Pemerintah, jelasnya harus melihat kondisi masyarakat miskin. Sebab notabene warga yang berobat ke rumah sakit dari kalangan kurang mampu.

Menanggapi hal ini, Direktur RSUD Gerung H. Arbain Ishak, mengaku, persoalan parkir di rumah sakit bukan ranah rumah sakit, sebab sudah dikelola pihak ketiga. “Kita hanya tempat atau lahan, kalau soal tarif parkir pihak ketiga yang berwenang,” kilahnya.

Menurutnya, pemberlakuan portal parkir salah satunya untuk memenuhi syarat baik akreditasi rumah sakit. Perihal persoalan ini bakal disampaikan ke pihak ketiga agar segera ditindaklanjuti. Ia menambahkan dari tarif parkir ini pihak rumah sakit mendapatkan bagian dari sewa lahan. “Selama ini kan rumah sakit ndak dapat apa-apa,” tambahnya. (her)

 

2 KOMENTAR

  1. PERDA Lombok Barat SERI C NO.4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA, PASAL 11 Ayat 1, Lam.III.
    Sangat jelas dan tertera bahwa tarif parkir Rp.1000,/Kend.
    Ini sdh melanggar Peraturan daerah, seharusnya peraturan dan ketentuan yg ada harus di terapkan, baik pihak RSUD sbgai Penyedia lahan dan Pihak ke-3 sbg pengelola. Ini sama saja dg pungli yg tersistematis.

Comments are closed.