Mataram Gagal Pertahankan Adipura

Mataram (Suara NTB) – Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana kecewa dengan kabar melayangnya piala adipura tahun ini.

“Kalau ditanya, yang jelas saya kecewa,” jawab Mohan ditemui, Senin, 9 April 2018. Dia tidak mengetahui komponen penilaian dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Akan tetapi, ia akan meminta penjelasan keĀ  Dinas Lingkungan Hidup penyebab Kota Mataram tidak dapat mempertahankan prestasi tersebut. “Coba nanti saya minta penjelasan Kadis LH, apa sih penyebabnya,” ujarnya.

Persoalan berat dihadapi Pemkot Mataram terhadap program tiga bulan bebas sampah (TBBS). Program ini secara terpisah memiliki kriteria dan penilaian sendiri. Untuk mencapai kriteria itu, Mohan mengatakan tidak perlu secara spesifik membuat aturan.

Dari komponen terbaru dengan TBBS sudah jadi ukuran bahwa Kota Mataram bisa bersih. “Ada atau tidak TBBS, tanpa program spesifik pun, adipura masuk. Logikanya seperti itulah karena saling berkaitan,” imbuhnya.

Setidaknya terdapat 21 komponen penilaian adipura harus dipenuhi oleh Pemkot Mataram. Sebagai contoh, keberadaan 19 pasar tradisional harus diperoleh nilai 80 dengan kategori sangat baik. Syaratnya setiap lapak tertata rapi. Pedagang menyiapkan pemilahan sampah, saluran seputar pasar tertangani dengan baik, gulma dan ruang terbuka hijau seimbang dengan kebutuhan pasar.

Selanjutnya, pelayanan residu dan pemilahan sampah organik, non organik dan limbah B3 harus jelas.

“Di pasar ada pengurangan sampah dilakukan pengolahan dan komposting. Ini harus berpikir sarana – prasarana, SDM dan anggaran. Jadi banyak hal yang harus kita penuhi. Sementara sekarang tahu sendiri kondisinya,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, Irwan Rahadi dikonfirmasi sebelumnya.

Beberapa kelemahan adipura sebutnya, pertama instrumen sedikit mengalami perubahan. Ada penekanan terhadap diberlakukannya Perpres 97 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Dengan target adanya pengurangan sampah dari seluruh sumber.

Ini harus melibatkan masyarakat karena ada target Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan tahun 2025 Indonesia melakukan pengurangan sampah 30 persen. Karena itu kebijakan Pemerintah Pusat maka dijadikan salah satu instrumen penilaian dan poinnya besar.

“Ini persoalan gampang tapi sulit dilakukan. Banyak daerah membutuhkan sinergitas dengan masyarakat. Ini yang susah,” ujarnya. Penanganan sampah di Kota Mataram sambung Irwan, sudah bagus melayani masyarakat dan telah mencapai 80 persen.

Tetapi menjadi beberapa catatan pola pemilihan sampah, sarana prasarana, pewadahan kemudian upaya pengurangan sampah melalui mandiri. Pemkot Mataram memiliki sarana prasarana, tapi harus secara menyeluruh. Program TBBS harus dilakukan karena jadi bagian penilaian adipura. (cem)