Pengembangan Dermaga Labuhan Lalar akan Ditawarkan ke Pihak Ketiga

Taliwang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berencana menawarkan pengembangan dermaga Labuhan Lalar kepada pihak ketiga. Keputusan ini tampaknya diambil pemerintah setelah melihat besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk menyempurnakan akses pintu masuk daerah lewat jalur laut itu.

“Memang sekarang (untuk pengembangan dermaga) sedang diusahakan bekerja sama dengan pihak ketiga,” ungkap kepala Dinas Perhubugan (Dishub) KSB, Ir. H. Muslimin HMY. M.Si kepada Suara NTB.

Dari salah satu opsi pengembangan yang dipilih Pemda KSB berdasarkan hasil Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan master plan pelabuhan tahun 2017. Untuk tahap awal pengembangan dermaga dibutuhkan dana sekitar Rp 230 miliar. Dengan dana sebesar itu, fasilitas yang akan dilengkapi berupa penempatan jembatan sekitar 200 meter menjorok ke lautan langsung dari bangunan induk dermaga untuk memperoleh kedalaman ideal. Terasuk juga penempatan fasilitas pemecah ombak (water brake) dan beberapa fasilitas lainnya.

Menurut H. Muslimin, selain pembangunan jembatan juga dibutuhkan lahan seluas sekitar 40 hektar untuk reklamasi dan pengembangan lanjutan dermaga. “Jadi gambaran jangka panjang pengembangannya sudah ada dalam RIP itu sehingga kita tinggal mengikutinya saja,” timpalnya.

Ia menjelaskan, untuk pemanfaatan dermaga sendiri pemerintah telah memproyeksikan dermaga Labuhan Lalar menjadi akses utama jalur laut di daerah. Bahkan fungsi dermaga Benete yang ada saat ini nantinya akan diupayakan dialihkan ke dermaga Labuhan Lalar seiring dengan pemanfaatan teluk Benete untuk kegiatan pertambangan proyek Batu Hijau.

“Arahnya ke sana nanti. Fungsi benete kemudian berpindah ke (dermaga) Labuhan Lalar sehingga bisa menjadi dermaga pengumpan regional dan dalam proyeksi jangka panjangnya sebaga dermaga umum,” urainya.

Muslimin sendiri mengakui belum mengetahui kapan rencana pengembangan dermaga Labuhan Lalar akan dimulai. Sebab selain menunggu pihak ketiga yang berminat mengembangkannya, sejumlah persyaratannya juga masih terus dilengkapi oleh Pemda KSB. Diantaranya membahas dokumen RIP di Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta penyelesaian perubahan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) dermaga yang baru dikerjakan pada tahun 2018 ini.

“Secara teknis pemerintah serius untuk segera memanfaatkan dermaga itu. Tapi tentu semua perlu waktu dan anggaran untuk menyiapkannya,” cetusnya.

Sebenarnya Pemda KSB sejak awal telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak agar dermaga Labuhan Lalar bisa segera dimanfaatkan. Kerja sama paling potensial yakni dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah bersedia menggunakan dermaga Labuhan Lalar sebagai tempat pembongkaran batu bara Pembangkit LIstrik Tenaga Uap (PLTU) Kertasari.

Rencananya, pada akhir 2018 ini PLN akan mulai memanfaatkan dermaga tersebut. Namun tampaknya rencana itu belum bisa terealisasi karena sejumlah fasilitas yang dibutuhkan pihak PLN belum dilengkapi oleh Pemda KSB. (bug)