Mohan Ingatkan Pejabat Bekerja Sesuai Aturan

Mataram (Suara NTB) – Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengingatkan seluruh pejabat di Lingkup Pemkot Mataram bekerja sesuai aturan. Kewenangan diambil sesuai tupoksi, sehingga tidak mencari – cari persoalan.

“Mereka harus sesungguhnya bekerja sesuai aturan,” kata Mohan menanggapi sejumlah pejabat diklarifikasi oleh aparat penegak hukum  (APH), Senin, 2 April 2018.

Kasus yang didalami baik Kejaksaan maupun Kepolisian secara detail, Mohan tidak tahu item apa saja yang ditelisik dua institusi tersebut. Yang jelas, ia meminta pejabat diperiksa menghormati proses hukum dan memberikan keterangan dibutuhkan penyidik. “Mereka jalani saja,” cetusnya.

Pemeriksaan oleh Kejaksaan maupun Kepolisian ini diakui sebagian pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) cukup mengganggu. Baik secara psikologis maupun ritme pekerjaan di kantor.

Namun demikian, Mohan tetap menyampaikan proses hukum tersebut jangan sampai mempengaruhi tugas – tugas kedinasan mereka. Dan, pimpinan OPD bisa memilah – milah program yang harus diprioritaskan. “Jangan sampai ini mempengaruhi tugas kedinasan mereka,” jawabnya.

Klarifikasi sejumlah pejabat Pemkot Mataram oleh APH berkaitan dengan pelaksanaan program yang telah dilaksanakan saat menjabat dalam posisi struktural sebelumnya. Di antaranya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Baiq Nelly Kusumawati, yang diperiksa terkait kapasitasnya sewaktu menduduki posisi Kepala Bagian Umum Setda Kota Mataram.

Informasinya, item pemeriksaan berkaitan dengan pengadaan barang. Kabag Umum saat ini, Dra Dian Ayu Ningrati juga diperiksa seputar sepengetahuannya mengenai pengadaan barang tersebut.

Secara bersamaan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, H. Sudenom juga diperiksa. Dia diklarifikasi berkaitan dengan tiga item pengadaan. Di antaranya, berkaitan PPG, pengadaan buku dan sarana prasarana serta honor.

Selanjutnya, Asisten II Setda Kota Mataram, Wartan, SH.MH. Dia diperiksa berkaitan dengan kapasitasnya semasa menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Wartan diklarifikasi terkait indikasi kebocoran retribusi pasar.

Sebelumnya, penyidik memeriksa Kadis Perdagangan Lalu Alwan Basri seputar kasus yang sama. Pemeriksaan pejabat Pemkot Mataram bukan kali ini saja. APH terlebih dahulu memeriksa Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli. Mutawalli diperiksa seputar pengadaan bibit cabai senilai Rp 1 miliar yang diduga fiktif.

Berikutnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ir. H. Mahmuddin Tura. Kejaksaan menggali informasi mengenai mangkraknya Mataram Water Park (MWP) selama delapan tahun. Daftar nama pejabat Pemkot lainnya adalah Kepala Dinas Perhubungan, Drs. H. Khalid. Khalid dimintai keterangan seputar dugaan kebocoran retribusi parkir tepi jalan umum.

Kejaksaan sebelumnya memanggil Kepala UPTD Perparkiran seputar indikasi kebocoran tersebut. Termasuk, Kepala Badan Keuangan Daerah, Drs. H.M. Syakirin Hukmi. Dia dipanggil terkait dugaan penjualan aset shopping center di Kelurahan Pejanggik. (cem)