Jumlah Dua Kali Lipat, Pusat Kritik Jumlah Penerima Bantuan Warga Miskin di Lobar

Giri Menang (Suara NTB) – Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk pelayanan kesehatan gratis berupa JKN yang didanai APBN dan APBD di Lombok Barat (Lobar) diduga salah sasaran. Pasalnya dari jumlah penerima bantuan ini dua kali lipat dibanding jumlah penduduk miskin berjumlah sekitar 113 ribu jiwa lebih. Bahkan, jumlah warga yang masuk data penerima bantuan ini mencapai lebih dari separuh jumlah penduduk Lobar. Namun faktanya masih banyak warga belum terlayani pelayanan gratis.

‘’Hampir tiap bulan jumlah warga miskin yang datang meminta rekomendasi dari Dinas Sosial untuk mendapatkan bantuan pelayanan gratis mencapai 200 orang. Pemerintah pusat pun menyoroti kinerja pemda dalam hal update data. Tidak saja Lobar, namun hampir semua kabupaten/kota di NTB,’’ ungkap Kepala Dinas Sosial Lobar Hj. Made Ambarwati akhir pekan kemarin.

Diakuinya, berdasarkan hasil rapat koordinasi BDT jumlah penerima PBI di Lobar totalnya mencapai 382.382 jiwa. Jumlah ini terdiri PBI APBN yang mencakup 369.229 jiwa, APBD provinsi 5.552 jiwa dan APBD kabupaten sebanyak 7.771 jiwa. “Jumlahnya sudah dua kali lipat penduduk miskin, ini yang dapat bantuan PBI. Memang kita disuruh verifikasi dan validasi (verivali) data. Yang kabupaten juga tidak pernah lakukan verivali,” akunya.

Baca juga:  Mahasiswa Turun ke Desa, Penurunan Angka Kemiskinan Diprediksi Lebih Cepat

Sejauh ini jelasnya pihak BPJS tidak pernah melakukan verivali, sehingga penerima yang sudah meninggal masih terdata. Selain itu, warga yang sudah pindah ke daerah lain masih diberikan. Karena itu pihaknya bersama Dikes duduk bersama untuk melakukan verivali.

Sesuai data pusat, data kemiskinan 10,2 persen dari jumlah penduduk. Sementara bantuan PKH mencapai 10-15 persen per kabupaten kota bervariasi. Kemudian bantuan rastra dan bantuan non tunai sudah mencapai 20-25 persen dari jumlah penduduk. Yang mengagetkan Kemensos yakni bantuan PBI sudah mencapai 50-60 persen jiwa dari jumlah penduduk di Indonesia yang sudah dibayarkan oleh negara. Lantas kenapa masih ada yang mengeluh belum masuk penerima bantuan? Menurutnya karena data tidak valid.

Seharusnya kuota yang diberikan dengan jumlah ini cukup jika warga yang meninggal atau yang pindah dikeluarkan, sehingga bisa diusulkan yang baru. “Sebulan saya rekomendasikan per bulan 200 orang, warga yang ingin mendapat bantuan JKN,” tegasnya. Karena itu pihaknya terus melakukan upaya verivali data BDT, sebab aturan nya warga yang tidak masuk BDT tidak boleh mendapatkan bantuan sosial apapun.

Baca juga:  Rumah Warga Miskin di NTB akan Dipasangi Stiker

Sementara persoalan dihadapi pihaknya justru Pihak TAPD tidak menganggarkan untuk verivali. Padahal ia menyampaikan ke TAPD terkait pentingnya melakukan verivali data, sehingga pihaknya pun mengusulkan anggaran Rp250 juta untuk verivali. “Ini lho pentingnya melakukan verivali kami usulkan Rp 250 juta, namun tidak disetujui,” akunya.

Bahkan ia menyampaikan ke DPRD, bahwa data ini penting sebab berpengaruh juga terhadap penurunan kemiskinan. Untuk mensiasati itu pihaknya terpaksa tetap turun melakukan verivali dengan memanfaatkan dana perjalanan dalam daerah. Pihaknya juga meminta bantuan desa, namun desa mengalami kendala, karena tidak adanya payung hukum untuk mengalokasikan melalui DD. (her)