50,58 Persen Pejabat KLU Belum Lapor Kekayaan

Tanjung (Suara NTB) – Sampai dengan batas akhir pelaporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) lingkup ASN Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada 31 Maret 2018 lalu, masih ada pejabat yang belum melaporkan harta kekayaannya. Dari catatan Inspektorat KLU, persentase pelaporan LHKPN di akhir pelaporan sebanyak 49,44 persen atau hanya 89 orang dari 180 pejabat yang diwajibkan untuk melapor HKPNnya.

Inspektur Inspektorat KLU, H. Zaenal Idrus, SH., Minggu, 1 April 2018 mengungkapkan, dari data yang dihimpun di akhir waktu tanggal 31 Maret 2018, pukul 23:59:10 wita, data pejabat KLU yang belum melapor harta kekayaannya sebanyak 91 orang atau 50,56 persen. “Yang sudah lapor 89 persen dari 180 orang. Mereka ini termasuk melapor tepat waktu,” ungkap Idrus.

Dari 180 orang pejabat negara yang wajib lapor LHKPN tersebut, seluruhnya berasal dari kalangan pejabat eksekutif lingkup Pemkab Lombok Utara. Sedangkan di lingkup pejabat DPRD KLU, admin LHKPN belum memberikan informasi ke KPK ataupun ke Inspektorat Lombok Utara. Namun demikian, pihaknya berharap di lingkup pejabat DPRD KLU sudah menyetorkan LHKPN sesuai deadline yang diberikan, yakni 31 Maret lalu. Mengingat pelaporan LHKPN anggota DPRD langsung online ke KPK, sedangkan di lingkup OPD Sekretariat Daerah masih harus di-online-kan dulu ke Inspektorat daerah.

LHKPN dengan format pelaporan elektronik ini, menunjukkan tingkat kepatuhan pelaporan harta pejabat daerah menurun. Tahun 2017 lalu, Inspektorat KLU mencatat tingkat kepatuhan pelaporan harta pejabat di KLU sebesar 85 persen.

“Tingkat kepatuhan pejabat lingkup Sekretariat Daerah cukup baik, tahun 2017 lalu, laporan LHPKN mencapai 85 persen. Kalau pejabat DPRD, kawan-kawan mungkin sudah tahu,” kata Inspektur sebelumnya.

Terhadap kemungkinan sanksi yang akan diberikan kepada ASN yang belum lapor, Idrus menegaskan mereka akan mendapat sanksi administratif yang bisa mempengaruhi jenjang karir ASN di pemerintahan. Sebab bagi pejabat yang tidak patuh, akan diberikan punishment sesuai PP 53 dengan katagori sanksi berat, sedang dan ringan. “Untuk langkah berikutnya, kita tunggu informasi dari KPK,’’ ujarnya.

Meski pelaporan LHKPN pejabat ASN Pemda KLU dan DPRD kali ini didesain lebih praktis, namun tidak serta merta seluruh pejabat dapat mengisi dan melaporkan form tepat waktu. Inspektorat bahkan telah memberikan pendampingan kepada pejabat di tiap-tiap SKPD agar pejabat tidak kebingungan lagi mengisi format harta kekayaannya. “Jelasnya, banyak laporan yang sudah masuk tapi kembalinya ke Inspektorat yang belum maksimal,” imbuhnya. (ari)