Pemkot Kurangi Izin Iklan Rokok

Mataram (Suara NTB) – Penertiban berbagai reklame yang berisi iklan rokok yang sudah berlangsung sejak beberapa waktu terakhir di Kota Mataram berupaya untuk mewujudkan kota ramah anak.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa menerangkan bahwa pihaknya sudah mulai mengurangi permohonan terutama untuk konten rokok.

“Sekarang yang masih tersisa adalah yang masih terpasang, jadi kita minta bantuan ke Perkim untuk menghubungi pemiliknya,” terangnya kepada Suara NTB.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Permukiman dan Perumahan serta Dinas Pendapatan terkait masalah reklame rokok ini. “Kalau sudah habis masa berlakunya (reklame), kita bicarakan lagi dengan OPD teknisnya, sudah kita mulai evaluasi,” kata Cok.

Baca juga:  NTB Cabut 46 IUP Mineral Logam

Reklame-reklame yang kemarin disita dan ditahan, ujarnya, sudah mulai banyak yang mengajukan permohonan. “Yang kemarin sudah ada yang mengajukan, tetapi saya tolak,” imbuhnya.

Total ada lebih 4 titik yang mengajukan permohonan. Dimana reklamenya akan ditahan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. “Belum ada kejelasan sampai kapan, jadi untuk sementara ya seperti ini,” katanya.

Ia menambahkan investasi di bidang reklame ini memang cukup besar, tetapi sebaiknya dihindari yang berisikan konten rokok. Selain itu, lokasi juga menjadi perhitungan apakah boleh dipasang di sana atau tidak, misalnya seperti di trotoar atau kawasan steril lainnya.

Baca juga:  NTB Cabut 46 IUP Mineral Logam

“Yang jelas untuk konten rokok sudah mulai kita tolak,” ujar Sudira. Untuk reklame rokok yang sudah terpasang sekarang, pihaknya sedang melakukan evaluasi sekarang. “Tetapi tidak terlepas dengan Dinas Pendapatan karena hubungannya dengan pajak,” terangnya.

Sedangkan jika reklame yang bekerja sama dengan perusahaan advertising, imbuhnya, kontennya bisa berubah. “Satu contoh misalnya, pajaknya setahun kontennya bisa berubah setiap 3 bulan sekali. Itu yang kita koordinasi dengan Dinas Pendapatan,” jelasnya. (uul)