Penataan Kawasan Bisnis Cakranegara Terkendala Lahan Parkir

Mataram (Suara NTB) – Satuan Kerja (Satker) Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) tidak bisa melakukan penataan secara menyeluruh kawasan bisnis Cakranegara. Ini terkendala lahan parkir disiapkan bukan milik pemerintah. Demikian disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Satker PBL, Andrea saat presentasi di ruang Kenari, Selasa, 20 Maret 2018.

“Kami sudah konsultasikan ke Pemerintah Pusat. Aturan Pusat tidak boleh diintervensi kalau bukan tanah Pemda,” kata dia. Keputusan tidak mengintervensi ini dikhawatirkan akan menjadi kendala pada proses penyerahan aset ke Pemkot Mataram.

Andrea menambahkan, Pemerintah Pusat juga meminta Pemkot Mataram menyiapkan sharing anggaran terkait rencana penataan kawasan Cakranegara. Dikatakan, penyiapan kantong parkir tersebut telah diupayakan oleh Pemkot Mataram.

“Kami sudah sampaikan ke pusat, tetapi memang diharapkan ada sharing anggaran dari Pemda,” tambahnya.

Baca juga:  Pemkot akan Bentuk Satgas Baru untuk Penataan Trotoar

Secara teknis, Satker PBL kebingungan menskenariokan arah pembuangan air. Rencananya aliran air dibuang ke utara karena pekerjaannya bersambung ke Sindu. Di sampingi itu, pekerjaan tidak boleh dieksekusi menggunakan yudit ke drainase. Penggunaan yudit setelah dihitung menghabiskan anggaran Rp 3 miliar dari anggaran pengerjaan Rp 5 miliar.

Penataan kawasan bisnis Cakranegara ini, pihaknya sudah mendapatkan rekanan. Kemungkinan di atas tanggal 10 April

rekanan sudah mulai bekerja. “Makanya kami minta bantuan Satpol PP nanti turut membantu mengamankan terutama PKL,” pintanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ir. H. Mahmuddin Tura mengatakan, persoalan drainase di kawasan Cakranegara dibangun oleh PLP dan menggunakan yudit. Ia mengharapkan, pengerjaan proyek itu jangan sampai memunculkan masalah baru. Selama ini kawasan Cakranegara bebas dari banjir maupun genangan.

Baca juga:  Pemkot akan Bentuk Satgas Baru untuk Penataan Trotoar

“Jangan sampai muncul banjir di sana. Kita berharap dibuatkan lubang – lubang saluran pembuangan air,” ujarnya.

Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana juga menegaskan jangan sampai pembangunan di Cakranegara justru menimbulkan masalah baru. Karena, selama ini wilayah Cakranegara steril dari banjir.

Pengurus Pura Meru mendukung penataan kawasan Cakranegara dilakukan oleh pemerintah. Tetapi dengan catatan estetikanya sinkron dengan kondisi kawasan sekitar. “Sebenarnya tidak masalah sejauh tidak menciptakan persoalan baru,” kata Anak Agung.

Di satu sisi, diharapkan situs budaya di sana bisa dibuat berbeda seperti kota tua Ampenan dengan catatan konsep tata ruang tetap dipertahankan. Tidak ada kawasan parkir, sehingga masyarakat dapat mengenang kembali. Dalam hal penataan menurut dia, pemerintah dan masyarakat sama – sama memiliki fungsi menciptakan kondisi nyaman dan kondusif. (cem)