Minim, Kehadiran Anggota Dewan di MPBM

Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) tingkat Kota Mataram, Selasa, 20 Maret 2018, minim dihadiri oleh anggota Dewan. Idealnya program pembangunan yang disusun dengan basis usulan masyarakat dijadikan acuan dalam pokok – pokok pikiran Dewan (Pokir).

Pantauan Suara NTB, dari 40 anggota Dewan hanya ada delapan yang hadir. Di antaranya, Ketua DPRD, H. Didi Sumardi, SH. Wakil Ketua, H. Muhtar, H.M. Noer Ibrahim, Abdul Malik, Baiq Ika Febrianti, Ali Aswandi dan dua anggota Dewan lainnya.

Baca juga:  Lewat Reses, Nyayu Ernawati Rangkul Semua Kalangan

Menanggapi hal tersebut, Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menjawab datar saja. Ketidakhadiran wakil rakyat ini kemungkinan ada kesibukan lain. Tetapi, delapan orang yang hadir dinilai cukup representatif

melihat semangat kolektif dan kebersamaan.

Nantinya, anggota DPRD melalui pokir bisa memberikan dukungan signifkan terutama dimensi pembangunan. “Mungkin mereka sibuk di tempat lain,” jawab Mohan.

Sementara itu, H. Didi Sumardi, tidak mengetahui alasan anggotanya tidak hadir pada rapat musyawarah pembangunan bermitra masyarakat (MPBM). “Saya tidak tahu. Coba tanya saja yang ndak hadir,” ketusnya.

Baca juga:  Lewat Reses, Nyayu Ernawati Rangkul Semua Kalangan

Menurut dia, sebenarnya kehadiran wakil rakyat ini wajib dalam perumusan dan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Secara keseluruhan mengacu  pada hasil MPBM.

“Sebenarnya mereka penting hadir,” tegas Didi. Politisi Partai Golkar ini tidak memberikan penjelasan teguran yang diberikan nantinya pada anggota Dewan yang malas menghadiri kegiatan penting seperti itu. (cem)