Kawasan Cakranegara akan Ditata Seperti Malioboro

Mataram (Suara NTB) – Satuan Kerja (Satker) Penataan Bangunan dan Lingkungan akan melakukan penataan terhadap kawasan bisnis Cakranegara. Penataan ini seperti kawasan wisata Malioboro di Yogyakarta.

Kepala Satker PBL, Ika Sri Risky, Kamis, 1 Maret 2018 menjelaskan, lokasi yang akan dikerjakan tahun 2018 ini yakni penataan koridor di Jalan Sultan Hasanuddin – Selaparang. Karena kawasan Cakranegara dikenal sebagai pusat bisnis dan kuliner secara nasional bahkan internasional, sehingga penataan ini mendukung kegiatan pariwisata di Mataram.

“Sekarang kita lihat Kota Mataram belum ramah terhadap penyandang disabilitas,” kata Ika.

Persyaratan penataan kawasan Cakranegara dengan konsep Malioboro harus bebas dari parkir. Pemkot Mataram diminta menyiapkan space khusus sebagai lahan parkir di kawasan Jalan AA Gde Ngurah dan Mayura. Sehingga, masyarakat berbelanja ke toko cukup berjalan kaki sambil menikmati suasana Cakranegara.

Sejauh ini, ia melihat kondisi Cakranegara semrawut pada jam – jam sibuk. Apalagi saat bulan puasa maupun menjelang lebaran. “Intinya komitmen Pemda untuk mengembangkan kegiatan bisnis,” imbuhnya.

Untuk penataan kawasan ini, Satker PBL akan menggelontorkan anggaran Rp 25 miliar. Tahap pertama dana dimiliki Rp 5 miliar. Anggaran ini sebagai tahap awal menata pedestrian di kawasan tersebut. “Potensinya sangat besar. Apalagi terdapat bangunan cagar budaya,” ujarnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana memastikan bahwa rencana program ini akan berjalan sesuai skenario. Tetapi tidak mudah melakukan itu, karena karakteristik kawasan Cakranegara sangat padat.

Ia mencontohkan ketika melakukan revitalisasi besar – besaran. Diinisiasi mengurai kemacetan dengan melakukan rekayasa jalan. Itupun menimbulkan resistensi. “Saya terus didesak membuka jalur seperti semula. Alasannya pedagang tidak ada pembeli,” keluhnya.

Perbaikan dengan skema modern tak dipungkiri menimbulkan persoalan sosial. Mohan meminta waktu mencerna dan menimbang skenario tersebut. Bagaimana pun juga kawasan Cakranegara merupakan kantong parkir dan PKL. Bukan berarti ini sebagai proses pembiaran. Pendekatan modern tidak ideal jika dipaksakan. Justru, pedestrian dijadikan kantong parkir.

“Walaupun ini berat, tapi diharapkan tidak mengendorkan untuk mengintervensi,” tambahnya.

Setelah pembahasan bersama Satker PBL, Mohan langsung menggelar rapat terbatas dengan Asisten II Setda Mataram, Wartan, Kadis PUPR, Ir. H. Mahmuddin Tura, Dinas Perdagangan, Satpol PP serta camat dan lurah se – Cakranegara.

Dari rapat terbatas itu, Mohan memerintahkan dibentuk tim dan mengambil skenario untuk bisa sosialisasi dan mencari peluang terhadap jalan keluar khususnya PKL dan kantong parkir. Walikota tidak ingin rencana baik ini gagal, sehingga harus didukung oleh masyarakat.

Waktu selama 20 hari diberikan oleh Satker PBL. Tim diminta bekerja cepat untuk bisa mencari peluang agar program berjalan efektif. “Satker saya kira memahami persoalan sosial. Pendekatan konsep secara modern ada hal – hal sosial yang akan muncul,” demikian ujarnya. (cem)