10 Ribu Warga Mataram Belum Merekam E-KTP

Advertisement

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 10.290 jiwa warga Kota Mataram terancam kehilangan hak pilih mereka pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tanggal 27 Juni mendatang. Hingga kini mereka belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk (KTP) elektronik.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, Selasa, 13 Februari 2018 mengatakan, menurut aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), KTP elektronik  tidak satu – satunya identitas penduduk sebagai syarat melakukan pencoblosan.

Masyarakat diperbolehkan menggunakan surat keterangan dari kelurahan dengan catatan mereka terdaftar pada identitas penduduk seperti KK. “Tidak hanya KTP saja. Surat keterangan (Suket) dari kelurahan juga bisa,” kata Martawang.

Pada intinya pemerintah berkewajiban menfasilitasi masyarakat agar hak politik mereka terakomodasi. Maka cara itu dipakai agar memastikan warga Kota Mataram dapat menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi.

Dikatakan, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri menginginkan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak mencapai 70 persen. Pemkot Mataram menargetkan di atas 70 persen. “Paling tidak kita bisa mencapai 78 – 80 persen lah,” harapnya.

Untuk mengejar target itu, perlu kerja keras dan partisipasi masyarakat menyalurkan hak politik mereka pada Pilkada 2018 ini. Caranya dengan melakukan perekaman data diri mereka. Persoalan perekaman data ini kata dia, bukan saja terjadi di Kota Mataram. Ini jadi persoalan nasional, sehingga daerah ditargetkan menuntaskan hal itu.

Adapun masalah baru seperti pemilih pemula baru menginjak usia 17 tahun. Dukcapil diminta berupaya meningkatkan pelayanan. Artinya, jangan sampai masyarakat merasakan dirugikan karena tidak dapat berpartisipasi pada kontestasi lima tahunan tersebut.

“Bagi warga ini kerugian. Pemerintah meminimalkan kerugian atas penyaluran hak politik warga negara,” tandasnya.

Kepala Dinas Dukcapil, Chaerul Anwar mengatakan, upaya dilakukan untuk mengejar target perekaman khususnya bagi pemula dengan melakukan jemput bola ke sekolah – sekolah. Perekaman di sekolah kejuruan telah rampung. Pekan depan, dilanjutkan ke MAN kemudian sekolah swasta.

“Ini sambil menyelesaikan pencetakan di SMK,” kata Chaerul.

Selain pemilih pemula baru menginjak usia 17 tahun, pihaknya juga mengejar perekaman secara reguler di kecamatan dan Dukcapil sendiri. Ini memastikan bahwa masyarakat terakomodir. Chaerul menegaskan, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tidak saja menggunakan KTP elektronik. Warga boleh menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dukcapil, meskipun belum merekam.

Suket ini akan berbeda pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden di 2019. Suket tidak bisa digunakan, sehingga Kemendagri menargetkan di 2018 ini semua sudah terekam. “Makanya 11 bulan ini kita kejar terus,” demikian tandasnya. (cem)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.