BKKBN NTB Lantik Penyuluh KB Lombok Utara

Tanjung (Suara NTB) – Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTB, melantik dan mengambil sumpah 1 orang pejabat fungsional (Jafung) Penyuluh KB (PKB) di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk KB dan PMD Lombok Utara, Kamis (1/2). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Kepala BKKBN NTB, Dr. Drs. L. Makrifudin.

Satu orang pejabat Jafung itu yakni I Wayan Saka. Yang bersangkutan diangkat sebagai Jafung PKB, berdasarkan SK No. 09016/Peg/PKB/2017 tentang pengangkatan kembali Penyuluh KB. Pengangkatannya terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

“Ini adalah yang pertama kali mengangkat dan melantik. PKB sebelumnya tidak perlu dilakukan sumpah jabatan lagi. Jadi, walaupun hanya satu orang, saya tetap hadir untuk melantik karena memang amanah undang-undang,” ungkap Makrifudin saat memberi sambutan usai melantik.

Ia berharap, keberadaan PKB di Lombok Utara mendukung dan melaksanakan program KB di Lombok Utara. Ia optimis, keberadaan PKB di KLU akan mampu berperan dengan baik. Pasalnya dari 6 orang PKB, kualifikasi sumber daya manusianya memuaskan. Dimana 5 orang diantaranya memperoleh sertifikasi dengan nilai di atas standar, dan 1 orang lagi memperoleh nilai standar.

Dari hasil penilaian itu, secara kualitas PKBN di KLU ia anggap sudah teruji. Apalagi pihak-pihak yang sudah dilibatkan sebelumnya ini sudah diasesmen. Selain PKB, PKB juga telah didukung oleh keberadaan tenaga Sarjana Membangun Desa (SMB), sehingga tidak ada alasan bagi KLU untuk tidak memperoleh prestasi. Harus buktikan oleh Penyuluh KB. Dasar itu pula, ia memotivasi bahwa tidak ada alasan lagi bahwa program KB di KLU harus merangkak maju.

Makrifudin bahkan membandingkan, kualifikasi atau hasil penilaian PKB di NTB masih harus ditingkatkan kualitasnya. Dari seluruh PKB, baru 34 persen saja yang kualitasnya di atas standar. Sedangkan 66 persen lainnya, masih harus ditindaklanjuti.

“Kelompok penilaiannya ada 3, di atas standar, ini dianggap professional karena bisa menjadi narasumber bagi penyuluh lain. Ada kualitas standar dan kualitas perlu tindaklanjut (di bawah standar). Artinya, tenaga yang masih perlu tindaklanjut masih akan sering dipanggil Provinsi, masih harus tindaklanjut,” sambungnya.

Ia mengimbau, agar keberhasilan program KB sejak BKKBN menangani program sebelum reformasi dilanjutkan. Salah satunya, PKB menjalin bubungan dan sinergitas yang baik dengan stakeholder. Relasi yang telah terbangun agar dipelihara dan ditingkatkan sehingga mendukung kinerja di lapangan.

“Tantangan KLU ke depan masih berat dalam menaikkan IPM. (Kita tidak ingin) kasus Asmat di satu Kabupaten sampai 71 orang meninggal karena gizi buruk. Itu kita anggap karena Pemda tidak memperhatikan program pengendalian kelahiran dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Untuk diketahui, BKKBN NTB juga telah menetapkan KLU akan bertindak sebagai tuan rumah Hari Keluarga Nasional (HKN) tingkat Provinsi NTB. Pelaksanaannya akan digelar pertengahan Juli 2018, sekaligus sebagai event menyambut HUT KLU ke 10 pada 21 Juli 2018.

Sementara, Sekretaris Dinas P2KB PMD KLU, Drs. Suhardi, S.Km., menambahkan bahwa peran Penyuluh KB merupakan ujung tombak dari keberhasilan program pemerintah daerah. Sebagai wujud komitmen SKPD, PKB dan masyarakat, maka KLU ditargetkan harus menggondol juara pada lomba Penyuluhan KB tingkat Provinsi.

“Kita masih harus memperbanyak sinergi bersama antara Dinas, penyuluh dan masyarakat. Di RPJMD banyak hal yang belum kita laksanakan, tahun ini kita ditunggu pendataan KS dimana seluruh elemen masyarakat bisa digerakkan dengan baik dalam memperoleh data valid,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, BKKBN menyerap informasi dari PKB. Salah satu yang mencuat adalah pertanyaan mengenai Jaminan Kesehatan PKB, hingga dana operasional kampung KB di desa-desa. Pertanyaan itu terlontar para PKB sudah membentuk kelompok dan menggerakkan mereka untuk menunjang keberhasilan program. (ari)