Perda RTRW Tak Ada Kejelasan, Walikota Mataram Kecewa

Mataram (Suara NTB) – Ketidakjelasan tindaklanjut revisi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dinilai jadi penghambat investasi di Mataram. Lambannya penyelesaian ini membuat Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh kecewa.

Ahyar pun melontarkan ancaman akan mengevaluasi kinerja pejabat di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). “Jelas saya akan evaluasi itu,” tegas Walikota ditemui, Jumat, 26 Januari 2018.

Sebulan lalu, ia telah meminta Bappeda berkomunikasi aktif dengan Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional serta Pemerintah Provinsi. Komunikasi itu berkaitan kekurangan – kekurangan apa saja yang harus segera dipenuhi.

“Dengan belum keluarnya revisi tata ruang, menyebabkan terhambatnya investasi,” kata Walikota.

Beberapa investor, katanya, sejak tiga bulan telah siap berinvestasi menjadi terhambat sampai saat ini. Seperti pembangunan hotel dan investasi lainnya berkali – kali segera diundang peletakan batu pertama. Walikota menolak undangan itu, karena harus menunggu revisi RTRW rampung.

Perbedaan pandangan antar Pemprov NTB dan Pemkot Mataram, mengenai kewajiban menyediakan lahan pertanian sebanyak 800 hektar. Sedangkan, Kota Mataram bersedia 400 hektar bukan berarti adu kekuatan.

Walikota meminta itu sesuaikan dengan aturan. “Tidak. Silakan, diatur sesuai dengan aturan. Ada arahan saya relatif lahannya terbatas. Sementara, dinamika perkembangan kota sangat dinamis,” ujarnya.

Walikota dua periode ini menambahkan, sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah bidang jasa, perdagangan, hotel, pariwisata dan transportasi, karena Mataram minim dari sumber daya alam. Oleh karena itu, pejabat dimintanya agar memprediksikan kecenderungan – kecenderungan wilayah memiliki perkembangan itu. Ketersedian lahan pertanian pangan berkelanjutan harus diperhitungkan.

“Dimana – mana itu harus diperhitungkan, selain memenuhi peraturan perundang – undangan,” tambahnya.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menambahkan, dengan posisi saat ini tidak mungkin menyiapkan lahan pertanian berkelanjutan 800 hektar. Sebab, sebagian besar lahan pertanian ini milik swasta. Pemerintah tidak bisa membendung bilamana ada alih fungsi lahan.

“Lima tahun kedepan kita tidak tahu perkembangan seperti apa. Apalagi 400 hektar itu juga lahan milik swasta,” kata Mohan.

Senada dengan Walikota, Mohan juga mengakui jika molornya penyelesaian RTRW mempengaruhi investasi di Mataram. Dia menegaskan bahwa perjuangan pemerintah merevisi RTRW tidak menunjukkan keberpihakan ke investor.

Oleh karena itu, Pemprov diharap lebih lunak melihat realitas kondisi saat ini. “Iya, ini jelas mengganggu investasi,” tandasnya.

Akan tetapi, terhambatnya revisi RTRW itu tidak ada hubungannya dengan rekomendasi penertiban lapak di Jalan Cilinaya oleh Kementerian Kementerian ATR/BPN. “Tidak ada urusan soal itu. Ini saja tentu jadi sorotan politis,” demikian ujarnya. (cem)