Penurunan Tertinggi, Kemiskinan di KLU Tersisa 32,06 Persen

Tanjung (Suara NTB) – Kabupaten Lombok Utara (KLU) patut berbangga, selama beberapa tahun terakhir menjadi kabupaten dengan progres penurunan angka kemiskinan tertinggi di NTB. Hanya saja, garis kemiskinan KLU yang mengambil sampel Desa Gili Indah dinilai mempengaruhi cepat lambatnya penurunan kemiskinan massif di desa-desa lain.

Berdasarkan rilis BPS KLU bulan Januari 2018 yang diterima Bappeda KLU, penurunan kemiskinan KLU tahun 2017 tercatat sebesar 1,15 persen, atau turun dari 33,21 persen menjadi 32,06 persen. Pada persentase itu, jumlah penduduk miskin turun sebesar 1.780 orang atau dari 71.020 orang menjadi 69.240 orang.

Di sisi lain, Garis Kemiskinan (GK) Lombok Utara sebagai indikator jumlah rupiah yang harus dikeluarkan warga miskin meningkat. Tahun 2016 GK tercatat sebesar Rp 387.265,- meningkat menjadi Rp 398.702,- per bulan.

“GK tinggi itu karena BPS mengambil sampel di (desa) Gili (Indah). Gili setahu kita memang daerah yang terkaya, maka wajar GK tinggi. Kita berani berasumsi, jika warga miskin KLU (dengan GK tinggi) pindah ke kabupaten lain, mungkin tak miskin. Kita berharap kriteria tinggi sedang dan rendah GK disesuaikan dengan mengubah sampel desa,” ujar Kepala Bappeda Lombok Utara, Herianto, SP., Selasa, 16 Januari 2018.

Kendati pengentasan kemiskinan di KLU dihadapkan pada GK tinggi, namun Kepala Bappeda akan berupaya maksimal untuk mendesain perencanaan anggaran yang pro kemiskinan. Dirinya juga akan memperjelas, penduduk miskin sebesar 69.240 orang di tahun 2017 diterjemahkan dan disinkronkan dengan Basis Data Terpadu (BDT) yang didesain oleh TNP2K KLU. Pasalnya menurut Herianto, jumlah warga miskin jika digabung dengan warga hampir miskin yang dimiliki TNP2K maka penduduk kurang mampu yang harus diatasi berjumlah 139.000 orang.

“Data sebanyak 69.240 orang penduduk miskin itu bersifat makro, nah tugas kita untuk mencari sampai ke persoalan mikronya. Termasuk yang hampir miskin maka jumlahnya 139 ribu, itu juga perlu kita jaga agar tidak menjadi miskin,” jelasnya.

Selaku perencana pembangunan, Herianto merasa perlu untuk mensinergikan program di seluruh SKPD untuk fokus kepada sasaran yang sama. Dikpora misalnya, agar merespon langsung penduduk miskin yang karena kemiskinan menyebabkan DO (drop out). Dinas Sosial tetap diminta untuk memperhatikan keberadaan fisik rumah tidak layak huni. Sedangkan Disnaker, dituntut untuk mengakomodir penduduk menganggur menjadi bekerja, sehingga tidak miskin lagi.

“Dalam konteks non fisik, Disnaker akan kita arahkan untuk bergerak. Misalnya, hotel-hotel yang butuh karyawan agar menyerap 60 sampai 70 persen warga KLU sebagai karyawan. Bila perlu syarat rekrutmen itu kita tonjolkan sebagai syarat pemberian izin dari Pemda kepada perusahaan,” tegasnya.

Selain itu, Disnaker juga harus intens melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan dalam memberikan gaji bulanan sesuai standar UMK (Rp 1.883.000 di tahun 2018). “Sebagai syarat izin, kita perlu kejelasan regulasi apakah Perbup atau Perda. Jika memungkinkan diseleksi karyawan yang dibutuhkan sesuai standar keilmuan, Hotel bisa mencari di Pemda melalui penyediaan Bursa Tenaga Kerja yang disiapkan,” demikian Herianto. (ari)