Bakal Paslon Bupati Lobar Tak Serahkan LHKPN Bisa Gugur

Giri Menang (Suara NTB) – Bakal pasangan calon (paslon) diwajibkan menyerahkan LHPKN ke KPK sebagai salah satu syarat calon untuk bisa lolos menjadi paslon di Pilkada Lobar. Bukti penyerahan LHKPN ini ke KPU paling lambat 20 Januari masing-masing bakal paslon menyerahkan berupa tanda terima dari KPK. Bagi bakal paslon yang tidak menyerahkan LHKPN, maka bisa gugur dari bakal paslon.

Sementara itu, dana kampanye bakal paslon bakal diaudit oleh lembaga independen. Tim pemenangan bakal dimintai rekening oleh KPU untuk selanjutnya diaudit untuk mengetahui donatur yang membantu bakal paslon.

“Wajib dong serahkan LHKPN, penyerahan itu dilakukan paling lambat tanggal 20 Januari. Kalau ada yang belum menyerahkan maka bisa gugur (anulir),” tegas Komisioner KPU Lobar, M. Suhardi.

Dijelaskan, proses yang telah dilalui yakni pendaftaran bakal paslon. Syarat pencalonan menjadi syarat mutlak yang dipenuhi bakal paslon, kemudian syarat calon yang harus dilengkapi salah satunya laporan LHKPN.

Setelah disampaikan hasil verifikasi persyaratan calon, mana bakal paslon yang belum memenuhi syarat dan belum dilampirkan diminta dilampirkan. Termasuk LHKPN ini nanti diberi waktu dari tanggal 18-20 Januari untuk menyampaikan bukti penyerahan LHKPN dari KPK. Jika tak terpenuhi salah satu syarat calon ini, maka bakal paslon bisa gugur. Sebab syarat ini bukan dibuat KPU, namun parpol pengusung dan UU yang membuat aturan tersebut.

“Artinya proses yang dilakukan KPU saat ini adalah melaksanakan peraturan UU yang dibuat oleh parpol pengusung, jangan sampai parpol pengusung buat aturan tidak memenuhi, sehingga harus siap dengan konsekuensinya,” katanya.

Pihaknya sudah melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah bakal paslon H. M. Izzul Islam dan Nauvar F Farinduan. Hasil faktual yang diperoleh belum bisa disampaikan, sebab belum sampai ke kesimpulan yang ditetapkan melalui rapat pleno. Nantinya,hasil verifikasi ini bakal diumumkan ke publik. Termasuk menyoal adanya bakal paslon yang berstatus tersangka, pihaknya akan menjawab pada waktunya ke publik mengacu hasil verifikasi.

Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Golkar Lobar L. Hermayadi menyatakan sumber pendanaan untuk masing-masing bakal palson bakal diaudit. Pihaknya akan melaporkan dan menyerahkan rekening tim sukses ke KPU untuk diaudit lembaga independen. “Nomor rekening itu akan kami serahkan ke KPU untuk diaudit oleh lembaga independen kemungkinan BPK,” jelasnya. Audit ini untuk mengetahui siapa penyumbang  dana kampanye ke paslon, termasuk arah penggunaannya. (her)