Anggota DPRD Dompu Diperiksa Inspektorat Terkait Pokir

Dompu (Suara NTB) – Anggota DPRD Dompu dipanggil dan diperiksa Inspektorat terkait program Pokok Pikiran (Pokir) sejak 2015 hingga 2017. Pemeriksaan dilakukan menyusul adanya dugaan intervensi dalam pelaksanaan pekerjaan pokir untuk kepentingan mendapatkan fee proyek.

Anggota komisi 2 DPRD Dompu, Drs Wildan Haris kepada Suara NTB, Jumat, 5 Januari 2018 mengakui telah dipanggil dan diperiksa Inspektorat Kabupaten Dompu terkait program pokir selama 2015 hingga 2017. Pemanggilan dan pemeriksaan dilakukan menyusul laporan terkait pokir Dewan yang diintervensi saat di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam penentuan pekerja atas paket proyek atau kegiatan.

Disebutkan, ada beberapa anggota Dewan yang dilaporkan terkait pemanfaatan dan pekerjaan pokir. Oknum anggota Dewan ini diduga mengintervensi Dinas/Instansi tempat pokirnya dicantum dengan menunjuk kontraktor sebagai pekerja untuk mendapatkan fee proyek.

“Saya tidak termasuk dalam laporan orang. Jadi ada beberapa anggota Dewan yang masuk namanya dan dilaporkan orang. Cuma kita menandatangani saja surat pernyataan, bahwa tidak ada intervensi kita di Dinas – Dinas SKPD,” kata Wildan Haris.

Poin kedua yang menjadi obyek pemeriksaan oleh Inspektorat, diakui Wildan Haris, terkait fee proyek dari pekerjaan pokir Dewan. Dirinya tidak pernah mengintervensi Dinas/Instansi terkait pekerja atas paket proyek yang diprogramkan melalui pokir. “Tidak pernah meminta fee dari pada pekerjaan pokir,” katanya.

Terkait siapa saja yang dilaporkan atas intervensi SKPD dalam pelaksanaan paket proyek dan permintaan fee atas pekerjaan proyek, Wildan Haris mengaku, tidak tahu. Tapi laporan ini membuat pihaknya semua dipanggil dan dimintai keterangan oleh Inspektorat yang dijadwalkan oleh Sekwan. “Saya tidak tahu siapa saja yang dilaporkan,” akunya.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Drs. H. Moh. Syaiful HS, M.Si yang dihubungi terpisah, membenarkan ada pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota Dewan oleh pihaknya. Tim pemeriksa juga sudah dibentuk dan mulai melakukan pemeriksaan sejak Rabu (3/1). “Iya, benar (ada pemeriksaan) semua anggota Dewan. Yang jelas, kita periksa sudah ada dasar hukumnya. Soal materinya, saya tidak bisa sampaikan,” katanya singkat.

Ia juga menampik pemeriksaan anggota Dewan dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum (APH). Tapi pemeriksaan itu dilakukan setelah adanya dasar hukum (laporan). Namun sebelumnya, beberapa anggota DPRD Dompu dilaporkan ke Kepolisian dan ke Kejati NTB terkait pokir. Bahkan beberapa anggota Dewan telah diundang Polres Dompu untuk dimintai keterangan terkait pokir. (ula)