Penerima Bantuan di Lobar Tak Tepat Sasaran

0
92

Giri Menang (Suara NTB) – Dipangkasnya penerima bantuan beras sejahtera (Rastra) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang nota bene kebanyakan warga miskin disikapi oleh Bupati Lombok Barat, H.  Fauzan Khalid. Bupati mengkritisi pendataan penerima bantuan tersebut. Pasalnya, warga Lobar yang tercover bantuan BPJS mencapai 383 ribu orang. Atau, hampir 60 persen dari jumlah penduduk Lobar. Namun faktanya banyak warga miskin yang tak tercover.

“Dengan asumsi itu, seharusnya kita aman. Karena tidak ada warga miskin di Lobar yang tidak dapat BPJS, tapi faktanya banyak masyarakat kita yang tercover. Artinya pendataan yang kurang karena ada yang meninggal dan warga kaya dimasukkan. Sementara yang berhak tidak dimasukkan,” tegas Bupati di kantornya akhir pekan kemarin.

Hal ini diakui Bupati, disebabkan pendataan penerima bantuan ini yang kurang beres sehingga perlu dibenahi. Penerima bantuan yang dimasukkan ada yang sudah meninggal dan ada warga kaya. Sementara warga yang seharusnya berhak menerima bantuan tak dimasukkan.

Menurut orang nomor satu di Lobar ini, warga kurang mampu di Lobar seharusnya aman. Sebab melihat data jumlah penduduk yang terkaper BPJS mencapai hampir 60 persen dari jumlah penduduk di Lobar. Akan tetapi fakta di lapangan, banyak masyarakat tak mampu justru tak tercover BPJS. Lantas dimana letak persoalannya? Menurut Fauzan,   hal ini mengindikasikan bahwa pendataan penerima bantuan ini kurang baik.

Proses pendataan ini jelasnya, diserahkan atau melibatkan juga Pemda jangan hanya hanya ke BPS. Pihak Pemda nanti bisa melibatkan melalui Kadus dan desa secara berjenjang. Hal ini guna mengantisipasi adanya kekeliruan data sehingga banyak warga yang seharusnya diberikan bantuan justru tidak masuk data penerima.

  Begini Cara Mudah Agar Beli Kacamata Ditanggung JKN – KIS

Disisi lain ia mengakui, karakter masyarakat yang mengaku miskin ketika ada bantuan. Ia menegaskan, SKPD harus tegas dalam hal pendataan. Jika memang tidak layak, maka harus dikeluarkan dari penerima bantuan.

Sementara itu, Ketua Komisi IV Munawir Haris menyatakan, pihaknya bingung kenapa banyak warga miskin yang diblokir dari penerima bantuan. Disatu sisi, KIS ini program nasional. Untuk itu, pihaknya akan memanggil Dikes, BPJS dan Disos guna mengklarifikasi kenapa banyak kartu diblokir. “Kami akan panggil pihak terkait minta klarifikasi,” jelasnya. Disini perlu peranan desa dan camat untuk mensoialisasikan jika ada masyarakat miskin yang tak tercover KIS dan rastra, harus segera memasukkan. Disamping itu, ada solusi lain melalui bantuan pemda dalam hal ini Dikes. Namun terkadang, pihak terkait kurang sosialisasi sehingga masyarakat tidak tahu. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here