Sekda Lobar Akui Ada Kebocoran PAD

Giri Menang (Suara NTB) – Sekda Lombok Barat (Lobar) H. Moh. Taufiq, mengakui  temuan DPRD terkait kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, ujarnya, temuan ini mesti ditindaklanjuti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Bapenda diminta melakukan “aksi” untuk menelusuri kebocoran PAD. Sebab target PAD tahun 2017 naik mencapai Rp 270 miliar dibandingkan tahun lalu Rp 230 miliar.

“Tahun lalu capaian PAD 96 persen dari target Rp 230 miliar, namun tahun ini harus melampaui target Rp 270 miliar. Karena itu laporan terkait isu-isu kebocoran PAD harus ditindaklanjuti, harus ada aksi. Karena berita di media soal temuan kebocoran itu terkadang ada benarnya,” akunya, Jumat, 24 Februari 2017.

Menurutnya, persoalan-persoalan yang jadi temuan Dewan terkait kebocoran jangan didiamkan. Namun harus ada aksi dari Bapenda untuk menelusurinya. Termasuk beberapa persoalan yang diangkat media, terkait pembayaran pajak yang Lelet akibat belum optimalnya pemanfaatan alat perangkat online pajak. Hal ini jelasnya, menyebabkan penerimaan daerah dari PAD tak maksimal. Selain itu, ia meminta Bapenda segera menyelesaikan masalah lelang aset hotel penunggak pajak. Sebab pemda dalam hal ini bupati sudah selesai melakukan penyegelan, namun tidak ada hasilnya. “ Kalau perlu koordinasi dengan Bagian Hukum supaya jangan menjadi tontonan lagi,“ sarannya.

Menanggapi hal ini, Kepala Bapenda Lobar, Hj. Lale Prayatni menyatakan realisasi pendapatan sampai dengan tanggal 17 Februari baru 6,70 persen. Khusus pajak dan retribusi yang dikelola oleh badan pendapatan terealisasi baru 8,31 persen, sebab ada beberapa SKPD yang realisasinya masih nol persen sampai dengan saat ini. Ia berharap di awal Maret sudah ada laporan ke Bapenda.

Terkait temuan kebocoran PAD yang diungkap di media, diakui pihaknya dipanggil Komisi II DPRD terkait pembahasan langkah-langkah strategis dalam pencapaian PAD Terkait banyak laporan ada kebocoran pajak, pihaknya sudah mengambil langkah untuk mempermudah evaluasi terhadap petugas, maka diberi surat tugas yang langsung ditandatangani oleh dirinya, sehingga dirinya mengetahui petugas turun ke lokasi yang sudah ditetapkan. Tujuannya, juru pungut ini memperoleh tagihan atau tidak bisa diketahui langsung.

  Kasus Tanah Sekaroh, PN Tipikor Mataram Lakukan Sidang di Tempat

Terkait pajak online di 20 wajib pajak, Lale mengaku, peralatan yang dipasang tahun 2014 lalu terkendala WP yang menggunakan dua perhitungan, yakni self assessment. Belajar dari pengalaman itulah, pihaknya bakal mengoptimalkan peralatan itu. Termasuk menindaklanjut pajak online yang sudah ditandatangani bupati dengan pihak Bank Mandiri dan BRI. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here