Pembeli Tembakau Banyak Bukan Perusahaan Mitra, Pemprov Diminta Bersikap

Selong (Suara NTB) – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendorong Pemprov NTB segera menyikapi maraknya pembelian tembakau petani yang dilakukan oleh perusahaan bukan mitra. Jika dibiarkan, hal tersebut dikhawatirkan dapat merugikan perusahaan-perusahaan mitra serta sejumlah dampak negatif lainnya.

Keberadaan perusahaan-perusahaan dari luar membeli tembakau di Lombok tanpa melakukan kemitraan, menurut Ketua APTI Lotim, Lalu Sahabudin, sudah lama terjadi. Bahkan informasi didapatkan langsung dari perusahaan-perusahaan mitra yang mulai mengeluh. Apabila pemerintah membiarkan hal tersebut terus-menerus terjadi, katanya, maka akan sangat merugikan perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan kemitraan dengan petani sejak lama. “Kita berharap pemerintah segera menyikapi itu,” ujarnya pada Suara NTB, Rabu, 27 September 2017.

Dicontohkan Lalu Sahabudin, dampak yang dapat terjadi misalnya peluang kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan mitra. Misalnya, petani tembakau yang dibina oleh masing-masing perusahaan yang sudah melakukan kemitraan sudah diberikan fasilitas terhadap petani, seperti memberikan pupuk, bahan bakar, dana serta material-material yang lain. Hal ini menjadi kekhawatiran apabila perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan kemitraan dan membeli tembakau petani, maka akan menjadi masalah di kemudian hari, karena tidak adanya keseimbangan maupun kesetaraan antara petani tembakau dengan pihak perusahaan.

Untuk itu, apabila hal tersebut dibiarkan terjadi secara terus menerus, maka besar kemungkinan perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan kemitraan akan merasa bosan, karena apa yang sudah dikeluarkannya tidak kembali, bahkan bisa saja mengalami defisit. Dengan demikian, APTI berharap kepada pemerintah untuk secepatnya melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara langsung ke seluruh perusahaan-perusahaan yang melakukan pembelian tembakau di Lombok. “Ini harus diawasi dan disikapi dengan cepat sebelum terlambat,” ujarnya.

Diakuinya, terdapat sekitar 8 perusahaan yang tidak jelas dalam arti izin pembelian yang lengkap dan permanen dikantonginya. Di mana, apabila suatu perusahaan memiliki izin lengkap, tentunya memiliki petani, lokasi atau gudang pembelian yang jelas. Sebagaimana dalam Perda No 4 tahun 2006 tentang Perizinan, jika perizinan itu tidak boleh dipindahtangankan.

“Jumlah petani tembakau di bawah naungan APTI Lotim sekitar 15 ribu petani baik yang masuk di 13 perusahaan mitra maupun swadaya. APTI akan bersurat ke pemerintah untuk secepatnya dilakukan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum (APH) untuk menyikapi hal itu,” harapnya.

Pada bagian lain, Sahabudin mengaku, jika saat ini harga tembakau sesuai dengan harapan dan cukup memuaskan. “Sudah banyak petani yang mendapatkan harga yang layak, yakni Rp  40.000 hingga Rp  45.000 per kilogram,” ujarnya.  Atas kondisi ini, tambahnya, petani bersyukur dan dapat bernafas lega setelah sebelumnya khawatir atas kondisi cuaca yang tidak menentu berpengaruh terhadap kualitas tembakau.

Kendati demikian, Aptim mengharapkan untuk kedepan supaya bagaimana petani memilih waktu dan saat yang tepat dalam melakukan penanaman tembakau. Hal itu penting dilakukan supaya tidak terlalu mendapatkan hujan yang terlalu banyak. “Alhamdulillah saat ini harga berpihak pada petani, namun kita harapkan juga supaya petani bisa mengatur waktu tanam,” ujarnya. (yon)