Penarikan Retribusi Tower Terbentur Aturan

0
119

Selong (Suara NTB) – Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Lombok Timur (Lotim), mengaku selama tahun 2017 ini, pihaknya kesulitan dan tak maksimal dalam melakukan pungutan terhadap retribusi jasa umum khusus tower.

‘’Kondisi itu disebabkan terbenturnya aturan dalam pemungutan retribusi jasa umum tidak diperkenankan lagi,’’ tegas Kadis Kominfo dan Persandian Lotim, H. Ridatul Yasa, Selasa, 12 September 2017.

Kendati demikian, kata Yaya – sapaan akrabnya, tingkat kepatuhan 359 tower yang ada di Kabupaten Lotim cukup tinggi dalam mengurus izin, terutama dari 8 provider pengguna. “Dalam mengurus izin cukup tinggi. Hanya saja, dalam peningkatan retribusi keberadaan tower tidak bisa dipungut secara maksimal,”sebutnya.

Hal itu dikarenakan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2015 menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pemungutan retribusi jasa umum tidak diperkenankan lagi, khusus untuk pemungutan retribusi tower.

Untuk keberadaan tower sendiri, disebutkannya sejauh ini menurut data yang dikantongi rata-rata tower yang ada di Kabupaten Lotim berstatul legal atau resmi. Kalaupun ada penyegelan terhadap sejumlah tower, kata dia, tentunya proses yang dilalui cukup panjang, seperti menyurati, teguran karena tidak mengurus perizinannya barulah dilakukan tindakan apabila sejumlah upaya itu tidak diindahkan oleh para provider. Adapun untuk urusan perizinan dilakukan oleh dilakukan langsung di Dinas Perizinan sementara Kominfo dari segi pengawasan.

Untuk target retribusi tower sendiri, disebutkan target yang harus dipenuhi sebesar Rp 1,7 miliar per tahun. Namun sejauh besaran yang terealisasi hanya 0 persen. Hal itu dikarenakan dianulir oleh MK, termasuk didukung oleh Perda. Sehingga untuk saat ini tidak bisa melakukan pungutan karena saat ini Perda tersebut sedang disusun untuk pengawasan dan pengendalian menara komunikasi tersebut.

  Gubernur Minta Posisi Wabup Lobar Segera Diisi

 “Perda kita sudah disahkan oleh DPRD tentang pemungutan retribusi jasa umum ini, sudah dievaluasi oleh provinsi. Namun belum turun dari pusat, ini sudah delapan bulan kita menunggu Perda tentang retribusi jasa umum untuk dipungut,”jelasnya.   “Untuk tahun 2017 ini, satu rupiahpun belum ada hasil pungutan. Potensi memang cukup tinggi, tapi pungutan yang belum maksimal,” ujarnya. (yon)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here