Ini Tanggapan TGB Atas Kritikan PDIP

2
153

Mataram (suarantb.com) – Selasa kemarin, 8 Agustus 2017 Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat menyampaikan kritikan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi NTB, salah satu persoalan yang disebutkannya adalah penjualan saham PT DMB yang diduga tidak transparan. Fraksinya di DPRD NTB pun dengan tegas menolak penjualan saham tersebut.

Menerima kritikan tersebut, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang ditemui Rabu, 9 Agustus 2017 pun menyebut penilaian parpol terhadap kinerja pemerintah sebagai hal yang wajar. Namun, ia menyatakan penilaian tersebut haruslah dilakukan secara objektif.

Terkait penjualan saham PT DMB, jika dilihat dari sudut pandang objektif ia meyakinkan bahwa penjualannya telah dilakukan secara transparan. Penjualan tersebut telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa.

“Misalnya masalah penjualan saham kita harus objektif, saham daerah itu kan 40 persen milik provinsi, 40 persen KSB dan 20 persen Sumbawa. Kalau dua bupati ini enggak mau, itu ndak akan terjadi penjualan saham. Provinsi cuma 40 persen jadi kalau 60 persen itu tak mau ndak akan bisa. Tapi kan beliau berdua itu sangat setuju terhadap penjualan saham,” papar TGB.

TGB juga menyampaikan dalam foto konferensi oleh PDIP yang beredar, Rachmat terlihat didampingi oleh Bupati KSB dan Bupati Sumbawa, yang juga merupakan Kader PDIP. Jika memang PDIP menolak penjualan saham, seharusnya dua bupati tersebut menolak.

“Jadi menurut saya kita konsisten saja lah, kalau memang sikap PDIP itu menolak penjualan saham tidak mungkin kedua bupati tanda tangan. Kecuali kalau dianggap kedua bupati ini bukan kader yang baik. Tapi kan beliau ini menurut saya kader yang baik,” imbuhnya.

Malah, TGB mengakui sebelum ia menandatangani persetujuan penjualan saham tersebut, tanda tangan dua kepala daerah tersebut telah dibubuhkan terlebih dulu. Untuk itu, ia menolak jika keputusan menjual saham tersebut dianggap keinginan pemerintah provinsi semata.

  13 Tahun Krisis Air Bersih, Warga Monta Datangi DPRD

“Saya ingin katakan penjualan saham itu kesepakatan bersama dari pemprov, KSB dan Sumbawa. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang menurut pemerintah provinsi, KSB dan Sumbawa lebih membawa maslahat kalau kita jual,” tandasnya. (ros)

2 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here