Loteng Tolak Draf Permendagri Soal Tapal Batas

Praya (Suara NTB) – Pemkab Lombok Tengah (Loteng) bersama DPRD menolak draf Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait batas wilayah dengan Kabupaten Lombok Barat (Lobar) di wilayah Nambung. Penolakan tersebut telah dituangkan dalam naskah penyataan sikap bersama antara Bupati dan Ketua DPRD Loteng, tertanggal 10 Februari lalu. Setelah itu dikirim ke pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., yang dikonfirmasi wartawan di ruang kerjannya, Senin, 13 Februari 2017, menjelaskan, draf permendagri menyebutkan kalau wilayah Nambung masuk wilayah Lobar, sehingga Loteng berpotensi kehilangan wilayah seluas sekitar 397 hektar lebih.

Baca juga:  Mutasi 375 Pejabat, Wagub Ingatkan Bawahan Jangan Celakai Atasan

Di mana draf Permendagri ini merupakan hasil rumusan pada saat rapat koordinasi (rakor) di Jakarta dan di Mataram beberapa waktu lalu. “Kalau draf Permendagrinya seperti ini, di mana Nambung masuk wilayah Lobar, dengan tegas kami menolak,” ujar Nursiah.

Pemkab Loteng bersama dengan DPRD Loteng tetap konsisten dengan sikap awal, jika Nambung merupakan bagian dari wilayah administasi Loteng. Itu didasari atas dokumen kewilayahan pendukung, termasuk peta wilayah Loteng.

Baca juga:  Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Tergantung Absensi

Bahkan dalam Perda NTB Nomor 3 tahun 2010 tentang RTRW NTB tahun 2009-2029, Nambung terhitung sebagai wilayah Loteng. Itupula yang menjadi dasar keluarnya Perda Loteng Nomor 7 tahun 2011, tentang RTRW Loteng.

“Jadi dokumen pendukung yang kita punya sangat kuat. Sehingga kami, Pemkab Loteng dengan tegas menolak kalau kemudian wilayah Nambung dimasukkan sebagai wilayah Lobar,”  protesnya.

Baca juga:  Gubernur Lantik 260 Jabatan Fungsional

Kalau sampai itu terjadi, konsekuensinya Pemkab Loteng harus merubah semua dokumen tentang kewilayahan yang sudah ada. Termasuk peta wilayah, baik yang dipegang Pemkab Loteng, pemerintah provinsi sampai dokumen dan peta yang dimiliki oleh pemerintah pusat.

Karena dari kabupaten hingga pusat dokumen serta peta wilayah Loteng, sama. Di mana, di dalamnya menyatakan kalau Nambung merupakan wilayah Loteng. (kir)